BPK serahkan LHP Bangka Tengah

Pangkalpinang - Kabupaten Bangka Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Laporan LHP LKPD Bangka Tengah ini diserahkan langsung Kepala BPK kepada Ketua DPRD Bangka Tengah, Algafry Rachman dan Plt. Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh di Kantor BPK Perwakilan Babel (30/05). Dihadiri pula oleh Gubernur Babel, Erzaldi, mengingat LHP ini adalah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2016 dan Erzaldi yang pada saat itu masih menjabat sebagai Bupati Bangka Tengah. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN), BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini telah melalui proses yang berjenjang, diantaranya ada tim, Supervisor, tim review, juga melalui sidang dan majelis kehormatan kode etik yang memproses dengan tanpa adanya penyimpangan dalam proses pemeriksaan. 

Opini WTP ini adalah sebuah peningkatan, sebab di tahun 2015 Bangka Tengah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya, Pemkab Bangka Tengah sudah melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas pemeriksaan sebelumnya.

Hal ini dibenarkan oleh Erzaldi, Erzaldi menyatakan, dengan opini WTP ini bisa diukur bahwa kinerja ASN Bangka Tengah meningkat. “Mudah-mudahan opini WTP Bangka Tengah ini bisa diikuti oleh Kabupaten/ Kota lainnya di Babel termasuk Provinsi” Harap Erzaldi.

Sebab, WTP ini merupakan cerminan manajemen keuangan yang baik, walaupun bukan berarti bebas korupsi, tetapi minimal dengan manajemen keuangan yang baik ini bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai aturan.

Tentunya Erzaldi akan melakukan pembinaan-pembinaan dengan pihak-pihak terkait, salah satunya adalah BPK. “Bagaimana kita membuat kinerja ASN dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan aturan. Dari awal seperti Perencanaan” ungkap Erzaldi. 

Ketua BPK Babel, Arif Agus menyampaikan opini WTP ini bisa dikatakan sebuah predikat yg diberikan, sejauh mana pertanggungjawaban Laporan Keuangan dibuat dengan aturan-aturan yang ada. Akan tetapi, opini WTP bukan berarti BPK menyatakan bahwa bebas korupsi, BPK bukan bertugas mengaudit korupsi walaupun ketika dalam proses audit ditemukan indikasi korupsi, BPK memang wajib menyampaikan opini atau menindaklanjuti. 

Arif Agus mengatakan bahwa Pemkab harus segera menindaklanjuti LPH sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Rekomendasi dalam LHP ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Bangka Tengah, paling lama 60 hari sejak LHP diterima”, ungkap Arif Agus.

 

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
nonadp
Fotografer: 
nonadp