BPMPD dan Kejaksaan Sepakat Mempermudah Penyelesaian Masalah

Pangkalpinang – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kejaksaan Tinggi sepakat memperlancar koordinasi dan komunikasi serta mempercepat, mempermudah prosedur penyelesaian masalah.  Diharapkan langkah ini dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dana desa.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan bantuan dana desa. Sebanyak 309 desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerima kucuran dana tersebut.

“Maksud penandatanganan MoU ini untuk mensinergikan antara BPMPD provinsi dengan Kejaksaan Tinggi,” tegas Syaifuddin Kepala BPMPD provinsi saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penanganan masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, di Aula Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (30/3/2016).

Besar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di pedesaan harus direncanakan secara baik. Ia menambahkan, selain itu perlu dialokasikan dana sesuai program yang sudah ada. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan adanya MoU, desa mempunyai pendampingan hukum agar tidak salah langkah.

“Adanya kesepakatan ini kepala desa merasa yakin dalam memanfaatkan dana desa sesuai peruntukannya dengan laporan pertanggungjawaban yang benar,” ujarnya.

Ruang lingkup MoU untuk menyelesaikan masalah hukum perdata dan tata usaha negara meliputi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. Adapun tujuannya untuk pemulihan atau penyelamatan keuangan/kekayaan/ aset milik BPMPD di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kesepakatan bersama ini berlaku selama dua tahun. Lebih jauh Syaifuddin menerangkan, terhitung sejak tanggal MoU ditandatangani. Namun masih dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku kesepakatan bersama ini berakhir.

Happy Hadiastuty Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, MoU ini untuk mengantisipasi rendahnya serapan dana desa dan timbulnya potensi permasalahan di bidang hukum, baik  litigasi maupun non litigasi. Selain itu meminimalisir timbulnya risiko hukum yang dapat merugikan negara serta upaya percepatan penyerapan anggaran tersebut,

“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan BPMPD dengan melibatkan Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pendampingan hukum dalam penggunaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sampai penyerahan hasil pekerjaan kepada pengguna anggaran,” ungkapnya.

Langkah–langkah pendampingan hukum kepada masyarakat desa melalui pembagian modul dan panduan yang berkaitan dengan pemerintahan dan penggunaan dana desa. Tak hanya itu, sebab dapat melakukan penyuluhan rutin untuk aparatur desa.

“Diharapkan jajaran BPMPD kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak segan–segan mempercayakan penyelesaian semua masalah, sengketa hukum yang dihadapi. Khususnya terkait dengan keperdataan dan tata usaha negara kepada jaksa pengacara negara,” tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Ratna Kusuma Dewi
Fotografer: 
Ravi Alfani
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra