Bukan Gila, Tapi Gangguan Jiwa

Menjelang Pemilihan Umum Serentak 17 April 2019 ini, berbagai peristiwa kontra banyak terjadi. Apalagi, kedua calon presiden seperti berduel ulang. Lima tahun lalu pun kedua calon presiden yang sama menjadi peserta pemilu. Keduanya pun sudah menyusun strategi, ancang-ancang yang lebih kuat dibanding lima tahun lalu.

Saling serang antar kubu di media sosial sudah menjadi rutinitas keseharian hingga terkadang membuat muak. Berbagai aspek yang menurut oposisi memiliki celah untuk diserang, dibuatkan materinya, disusun sedemikian rupa, mempengaruhi pandangan orang-orang terhadap kubu lawan. Bahkan, tidak sedikit yang isinya hanyalah hoax belaka.

Salah satu meme yang cukup mengusik adalah sebuah gambar berisi tulisan tentang ketakutan orang-orang untuk ke TPS karena takut duduk berdampingan dengan “orang gila”. Meme ini sebenarnya menyindir pasangan petahana yang disebut mengeluarkan kebijakan bagi orang dengan gangguan jiwa memiliki hak untuk menyalurkan hak pilihnya. Banyak yang menyuarakan kekhawatiran akan terjadi kecurangan, mengingat “orang gila” dalam pandangan awam adalah orang-orang yang tidak memiliki ingatan tentang dirinya sendiri, apalagi kesadaran tentang politik. Kira-kira itu lah yang menjadi opini publik kebanyakan.

Orang dengan gangguan kejiwaan (penyandang disabilitas mental) adalah bagian dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Aturan ini dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan kedua payung hukum ini, sejatinya orang dengan gangguan kejiwaan  mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-hak mereka, termasuk ketika terjadi pesta demokrasi bernama pemilihan umum. Salah satu yang diakui universal adalah hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk untuk didaftar sebagai pemilih. (hukumonline.com).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dalam pasal 3 Upaya Kesehatan Jiwa poin g memiliki tujuan memberikan kesempatan kepada Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 4 huruf c berbunyi bahwa Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

Mengdiskreditkan orang dengan gangguan jiwa berarti sama saja dengan membuat diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Menurut Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), Eka Viora, menyebutkan hak pilih merupakan hak warga negara (yuridis) dan hak asasi manusia (filosofis), termasuk bagi difabel fisik maupun mental. Menurutnya lagi, kesempatan memilih dalam pemilu bagi ODGJ telah berlangsung sejak 1995 berdasarkan berbagai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.

Hujatan demi hujatan dilontarkan kepada pemerintah saat ini yang dianggap memanfaatkan kondisi penyandang disabilitas mental yang dianggap tidak mampu menentukan pilihan sehingga bisa dipengaruhi keputusannya. Padahal memberikan kesempatan bagi orang dengan gangguan jiwa dalam menyalurkan hak suaranya menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mengurangi stigma, mendorong rehabilitasi dan integrasi orang dengan gangguan jiwa agar dapat diterima dan aktif kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

PSDKJI menilai gangguan jiwa bukanlah ketidakmampuan. Penetapan kapasitas orang dengan gangguan jiwa untuk menggunakan hak pilihnya tidak didasarkan pada diagnosis maupun gejalanya, melainkan didasarkan pada kapasitasnya untuk memahami tujuan pemilu, alasan berpartisipasi, dan pemilihan calon. Pertimbangan mendalam terutama dikaitkan dengan fungsi kognitif (kemampuan berpikir), mengendalikan agresivitas, dan berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat. PDSKJI juga berpendapat tidak diperlukan surat keterangan sehat jiwa sebagai persyaratan untuk memilih, karena tidak ada peraturan yang mewajibkan adanya surat keterangan sehat untuk memilih. Apabila surat keterangan sehat jiwa diharuskan bagi ODGJ agar dapat melaksanakan hak untuk memilih, maka mempunyai konsekuensi bahwa semua calon pemilih dikenakan aturan yang sama. (cnnindonesia.com)

Jadi, kebijakan hak ikut serta dalam pemilu bagi ODGJ bukan dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, tetapi sejak tahun 1955. Kebiasaan kita menyebut mereka dengan sebutan orang gila sudah dapat kita ganti dengan istilah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Mereka termasuk dalam kategori penyandang disabilitas mental. Hal yang perlu untuk diingat dan dicatat baik-baik adalah bahwa setiap orang, baik keluarga, orang terdekat, bahkan diri kita sendiri memiliki peluang yang sama untuk menjadi penyandang disabilitas. Tidak sepatutnya memperlakukan mereka secara diskriminatif, apalagi menjadikan mereka sebagai bahan olok-olokan. Tulisan ini dibuat tidak bertujuan mendukung salah satu pasangan calon presiden, tetapi hanya untuk meluruskan pandangan publik yang cenderung memandang ODGJ sebagai kalangan marginal.

 

Penulis: 
Dwi Ratna Laksitasari, S.Psi. (Pekerja Sosial Ahli Pertama)
Sumber: 
Dinas Kominfo

Artikel

11/09/2019 | Dinas Kominfo
20/08/2019 | Novita Frahesti Ade Wijaya/Perencana Bappeda Babel
11/07/2019 | Perencana Bappeda Provinsi Kep. Babel
04/05/2016 | Muhammad Irwan Effendi, ST, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama

ArtikelPer Kategori