Cegah Penyebaran Covid-19, Kementerian PPPA RI Gelar Rakornas via Video Conference

PANGKALPINANG - Berbagai langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dijalani pemerintah pusat hingga pemda. Salah satunya yakni, menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia hinggga menghindari pertemuan melibatkan orang banyak (social distancing).

Berangkat dari persoalan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI menggelar Rakornas tahun 2020 via video conference. Saat video conference berlangsung, Jumat (20/3/2020), Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si kembali mengingatkan agar pegawai bisa menjaga jarak.

"Kegiatan apa saja yang dijalankan dan ditunda, akan diinformasikan lebih lanjut. Kita harus empati, prihatin, dan kita harus mengutamakan kesehatan masyarakat. Kemudian untuk Gender Mainstreaming akan kita bicarakan lebih lanjut," ungkap Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Secara satu persatu kepala dinas PPPA maupun yang mewakili menyampaikan informasi terkini dari daerah masing-masing. Terutama terkait kasus Covid-19 dan sejumlah program unggulan daerah serta strategi menjalani program tersebut dalam kondisi saat ini.

Saat video conference berlangsung, Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dra. Susanti, M.AP mengatakan, upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah. Lima prioritas pembangunan Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung telah disesuaikan dengan renstra.

"Termasuk juga penyesuaikan Permendagri No. 90 Tahun 2019, kemudian ada beberapa inovasi yang kita lakukan di Bangka Belitung dalam rangka untuk sinkronisasi dan integrasi kerja bersama dalam menyukseskan program-program pembangunan PPPA di Bangka Belitung," ungkapnya.

Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan pergub tentang program Kampung Cikar. Kepala DP3ACSKB menjelaskan, ini merupakan bentuk program kerja sama. Sebab dalam pelaksanaan program ini ada IR, PATBM, program KB, dan pemenuhan akta catatan sipil yang harus terpenuhi di desa tersebut seratus persen.

"Cikar yaitu kata lain dari kata cantik. Kami juga ada launching sekolah perempuan tanggal 24 Februari lalu. Ini merupakan langkah percepatan pembangunan wirausahan kaum perempuan. Jika kondisi sudah kondusif, mohon nanti Ibu Menteri kami undang untuk hadir saat wisuda siswa sekolah," ungkapnya.

Terdapat dua desa menjadi piloting sekolah perempuan dengan jumlah peserta sekitar 208 orang. Kepala DP3ACSKB mengharapkan sejumlah siswa ini dapat lulus dengan predikat terbaik, sehingga bisa menjadi contoh bagi desa lainnya. Diharapkan ada dukungan dari Kementerian PPPA RI terhadap program sekolah perempuan ini.

Kepala DP3ACSKB, telah menyampaikan mengenai keseriusan untuk meningkatkan perekonomian kaum perempuan dan hendaknya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pelaksanaan program sekolah perempuan ini telah mendapatkan dukungan dari UN Woman.

Selain itu, DP3ACSKB juga sudah melakukan program penguatan keluarga di Kep. Bangka Belitung dengan adanya inisiasi dari DPRD mengesahkan Perda No. 12 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kondisi di Kepulauan Bangka Belitung untuk KLA dan APE terus menunjukan peningkatan.

Semula hanya satu kabupaten menyandang kategori KLA dari tujuh kabupaten/kota. Lalu tahun 2019, ada empat kabupaten mendapatkan kategori KLA. Kepala DP3ACSKB mengharapkan tahun ini semua kabupaten/kota di Kep. Bangka Belitung mendapatkan kategori KLA.

Sedangkan untuk APE, semula hanya satu kini sudah meningkat menjadi tiga, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima APE. Hendaknya APE dan KLA dilaksanakan secara bersamaan, sehingga PPRG dan PPRA menjadi pembicaraan satu paket di Bappeda.

"Untuk UPTD, surat edaran terakhir dari Mendagri RI sudah kami sebarkan ke kabupaten/kota dan ada respon positif. Di provinsi kita sudah terbentuk sesuai Pergub No. 98 tahun 2017 dan pejabatnya sudah dilantik," ungkap Kepala DP3ACSKB Susanti.

 

Sumber: 
DP3ACSKB
Penulis: 
Huzari
Fotografer: 
Huzari