Cholil: Hilangkah Kesan Kinerja Lamban

Pangkalpinang - Good governance menjadi tujuan penyelenggaraan pemerintah era kini. Pelayanan maksimal diberikan kepada masyarakat untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan aspek efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

Cholil Stat Ahli Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bidang Ekonomi dan Keuangan menjelaskan, sudah menjadi tantangan bagi penyelenggara pemerintah untuk menghilangkan kesan kinerja pemerintah yang kerapkali dianggap berbelit, lamban, tidak transparan, efesien dalam melakukan fungsi pelayanan publik.

"Tantangan tersebut harus dijawab dengan karya nyata," katanya saat kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi Peran Humas Menuju Good Governance dan Clean Governance di Novotel Bangka Tengah, Senin (28/4/2014).

Lebih jauh ia mengatakan, hak masyarakat memperoleh informasi setiap program yang dilaksanakan pemerintah dijamin negara. Jadi tak ada alasan lagi bagi penyelenggara negara untuk menutup diri. Perkembangan teknologi informasi, kemunculan berbagai media sosial telah mengubah tatanan dunia. Jika semula bersifat terbatas, kini menjadi tanpa batas.

Dengan bertumbuh kembangnya media sosial membuat penyebarluasan informasi menjadi lebih mudah. Menurutnya, kapan saja masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Kondisi ini berpengaruh cukup besar terhadap kehidupan masyarakat. Keberadaan humas menjadi sangat penting menghadapi era keterbukaan ini.

"Humas memiliki peran penting dalam melakukan komunikasi dua arah, terutama dalam lingkungan pemerintahan. Pejabat humas bertanggungjawab memastikan ketersediaan informasi yang relevan dan akurat," tegasnya.

Diberlakukannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin masyarakat mendapatkan informasi. Ia menambahkan, konsekuensinya menuntut instansi pemerintah untuk selalu siap menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu, humas menjadi sangat strategis dalam mendukung terlaksananya undang-undang keterbukaan informasi ini.

Humas pemerintah harus mampu bersikap dan bertindak secara bijak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai beranda depan penyelenggara negara di bidang informasi. Ia menegaskan, namun kondisi humas saat ini berbeda dengan humas di masa orde baru. Humas di era keterbukaan harus dapat membuat pencitraan positif terhadap program-program yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan pemerintah.

"Humas berperan menjadi komunikator, fasilitator dalam mengklarifikasi berbagai isu. Humas juga berperan menggalang dukungan publik terhadap program dan kebijakan pemerintah bagi kepentingan bangsa dan negara," jelasnya.

Kondisi ini memberi gambaran pentingnya keberadaan humas. Lanjutnya, sebab jika informasi dan dokumentasi tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan permasalahan. Tidak menutup kemungkinan jika pengelola informasi tidak profesional di suatu instansi dapat memunculkan sengketa informasi, dan jika tidak terselesaikan dengan baik berujung pada tidak pidana.

"Peran humas sangat penting. Humas pemerintah harus mampu menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat ini," tegasnya.(hzr/rf/an)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari | Surianto
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Huzari