Data SIPD Dukung Penyusunan Isu Strategis Pembangungan Daerah

Pangkalan Baru – Data merupakan aset yang berharga dan sangat mahal untuk kemajuan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan dan penyusunan isu strategis akan berjalan baik jika didukung dengan tersedianya data dan informasi yang lengkap.

Demikian disampaikan Juaidi, SP, MP, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik (Bappeda dan Statistik) Prov. Kep. Bangka Belitung saat membuka acara Rapat Koordinasi, Sosialisasi Kebijakan dan Bimtek SIPD Kab/Kota, di Hotel Aston Soll Marina, Senin (19/05).

"Proses penyusunan dan perencanaan isu strategis dan pembangunan itu harus didukung dengan data dan informasi. Hal ini sejalan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah", tegasnya.

SIPD merupakan instrumen untuk melakukan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. SIPD bisa menjadi dasar perumusan untuk pengambilan kebijakan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dimana melalui SIPD ini data dan informasi secara terpadu dapat disajikan dan dimanafaatkan untuk mendukung penyusunan arah dan kebijakan pembangunan daerah.

“Penyusunan SIPD menjadi suatu pusat data sebagai upaya untuk menghimpun atau merangkum data-data yang ada dari setiap SKPD. Melalui SIPD ini nantikan akan dihasilkan data secara terpadu dan lengkap yang mampu menjadi dasar dalam menyusun isu strategis dan perencanaan pembangunan daerah dengan baik", jelasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, Dikatakanya, Sistem Informasi Pembanguna Daerah (SIPD) adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan menggunakan teknologi informasi berbasis web. Adapun tujuan dari pengembangan SIPD ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan, memudahkan pemantauan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, memudahkan dalam menyusun isu strategis dan prioritas pembangunan, meningkatkan kualitas produk-produk kebijakan publik, serta dapat mempromosikan potensi ekonomi daerah.

“Dengan adanya data SIPD ini bisa menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjadi bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan kementerian terkait,” ungkapnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa data SIPD pada tahun 2014 ini merupakan tahun terakhir yang dibiayai oleh dana APBN. Hal ini sesuai dengan pasal 8 dan pasal 10 Permendagri No 8 tahun 2014 dan daerah perlu membentuk Tim SIPD Kab/Kota untuk melanjutkan sistem informasi data ini demi terwujudnya bank data yang lengkap untuk memudah penyusunan perencanaan program pembangunan di daerah.

"Kab/Kota agar segera membentuk Tim SIPD didaerahnya masing-masing dengan menggunakan dana APBD dan Bappeda provinsi akan membentuk forum data yang melibatkan Bappeda Kab/Kota demi terwujudnya data yang lengkap", harapnya. (*an).

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Surianto