Difasilitasi Perumahan, PNS Harus Fokus Layani Warga

Pangkalpinang –­­ PNS harus fokus memberi pelayanan sesuai tuntutan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengusahakan agar setiap PNS mempunyai rumah sendiri. Jika telah memiliki rumah, diharapkan PNS dapat menjalankan tugas dengan tenang dan maksimal.

“Jika telah mempunyai rumah sendiri, PNS dapat bekerja dengan tenang dan fokus. Sebab pemikirannya tidak terpecah,” jelas Gubernur usai presentasi rencana pembangunan perumahan PNS se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Bank DKI Jakarta, di Ruang Pertemuan Pantai Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (7/8/2014).

Rencananya pembangunan perumahan PNS tersebut di atas lahan seluas 3100 hektare di kawasan Air Anyer, Kabupaten Bangka. Selain perumahan, di lahan itu juga akan dibangun Gas Turbine Powerplant berkapasitas 150 megawatt berbahan bakar airmix. Kapasitas listrik yang dihasilkan powerplant ini diperkirakan dapat melayani sekitar 150.000 rumah dengan asumsi satu rumah menggunakan daya sebesar 900 watt.  

Sebagaimana diketahui terdapat sekitar 31.000 PNS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari jumlah PNS tersebut, pihak Bank DKI mengharapkan ada sekitar 20.000 PNS berminat memiliki perumahan yang bakal dibangun. Sebab syaratnya tidak sulit, hanya menyerahkan SK PNS fotocopy yang dilegalisir dan ijazah SMA asli.

Lebih jauh Gubernur menjelaskan, kelanjutan rencana pembangunan perumahan PNS ini tergantung bupati dan walikota. Jika bupati maupun walikota setuju dengan penawaran pihak Bank DKI, proses pembangunan dapat dilaksanakan. Oleh pihak Bank DKI, Bangka Belitung menjadi program percontohan. Pasalnya setelah Bangka Belitung, program serupa juga akan ditawarkan ke provinsi di Sumatera lainnya.

“Kita bersyukur, karena Bangka Belitung menjadi prioritas dari Bank DKI. Kita berharap dapat mewujudkan keinginan PNS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memiliki rumah sendiri,” tegasnya.

Respon positif diberikan sejumlah kepala daerah yang menghadiri pertemuan. Tampak hadir Erzaldi Rosman Djohan Bupati Bangka Tengah, Sahani Saleh Bupati Belitung dan Irwansyah Walikota Pangkalpinang dan sejumlah perwakilan dari kabupaten lainnya. Menanggapi tawaran tersebut, Erzaldi menyarankan agar pembangunan perumahan tidak dilakukan di satu hamparan lahan. Sebab jarak antara kabupaten di Bangka Belitung cukup jauh, dan jika pembangunan perumahan di satu tempat tentunya akan menyulitkan PNS.

“Jarak antara Air Anyer dan Kabupaten Bangka Tengah cukup jauh, dan itu menyulitkan bagi PNS Kabupaten Bangka Tengah, atau Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Barat. Apalagi untuk Kabupaten Belitung dan Belitung Timur,” katanya.

Menjawab persoalan tersebut, Okto Catur Jaya Komisaris PT WMS mitra Bank DKI menawarkan solusi. Pembangunan perumahan bisa saja dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah. Sebab pembebasan lahannya dilakukan oleh tim dari kabupaten setempat. Begitu juga dengan kabupaten lainnya, bisa menyediakan lahan di kabupaten masing-masing untuk pembangunan perumahan PNS.

Namun untuk pembangunan powerplantnya di satu tempat. Kendati demikian, jelasnya, distribusi listrik dapat dilakukan hingga ke beberapa kabupaten. Untuk pembangunan powerplant ini membutuhkan lahan sekitar 20 hektare. Powerplant yang akan dibangun merupakan karya anak Bangsa Indonesia. Selain biaya operasionalnya murah, pembangunannya tidak membutuhkan waktu lama.

“Begitu juga untuk membangunan perumahan. Diperkirakan, untuk membangunan satu unit rumah tipe 36, kita hanya membutuhkan waktu sekitar sebelas hari. Karena dinding rumah tidak menggunakan batako atau bata merah, melainkan menggunakan bahan pabrikan langsung pasang yang mempunyai daya tahan kuat,” paparnya.(hzr/rf/an)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari | Rizky | Surianto
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Huzari