Diklat LPPKS Strategi Peningkatan Kualitas SDM

Yogyakarta – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Indonesia (LPPKS Indonesia). Kerjasama ini menjadi langkah strategis upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan calon kepala sekolah.

Penandatanganan nota kesepahaman secara langsung dilakukan DR Eko Maulana Ali Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Prof DR Siswandari selaku Kepala LPPKS Indonesia.  Nota kesepahaman ini mengatur kerjasama sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Sementara mengenai teknis kerjasama diatur dalam nota kesepahaman antara Sumini Yuliastuti, SE, MM Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala LPPKS Indonesia. Terdapat ikatan perjanjian kerjasama untuk seleksi serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2017.

Tujuan dilakukannya kesepakatan kerja ini guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme calon kepala sekolah di kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu langkah yakni, melakukan sertifikasi proses seleksi kompetensi untuk menjadi kepala sekolah.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi pertama yang melakukan kerjasama. Siswandari menjelaskan, ini merupakan kebanggaan bagi LPPKS sebagai lembaga pengelola kependidikan kompetensi kepala sekolah di seluruh Indonesia. Diharapkan agar provinsi-provinsi lain dapat ikut serta melakukan kesepahaman yang sama.

“Ini merupakan imbauan Menteri Pendidikan Nasional dalam memajukan kualitas SDM kepala sekolah di daerah. Dengan harapan segera dilakukan tindak lanjut terhadap kesepakatan ini akan menghasilkan sesuatu yang baik,” jelasnya saat acara Nota Kesepahaman antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Indonesia, di Hotel  Ambarukmo, Yogyakarta, Selasa (9/4/2013).

Lebih jauh ia menjelaskan, LPPKS akan bergerilya ke 32 provinsi-provinsi lain. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pelopor, sehingga LPPKS tidak perlu melakukan diklat ke 512 kabupaten/kota, namun cukup dilakukan di 33 provinsi. Selanjutnya narasumber diklat nantinya berasal dari pemerintah provinsi.

Sementara Gubernur mengharapkan agar kesepahaman ini dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Tahun 2009 lalu, saat mengerjakan tesis telah melakukan penelitian tentang kualitas pendidikan. Ada dua hal dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu, kompetensi dan memotivasi guru. Kepala sekolah merupakan akar-akar yang akan membangun generasi mendatang. Sebab peran kepala sekolah sangat menentukan masa depan bangsa.

“Semua orang memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga leadership perlu ditingkatkan,” kata Gubernur. Selama tiga bulan terakhir berada di Yogyakarta untuk perawatan kesehatan, dan sekarang ini kondisi Gubernur sudah sangat fit. Rencananya, Selasa (9/4/2013) Gubernur akan kembali ke Pangkalpinang untuk menghadiri peresmian Sekolah Polisi Negara (SPN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pendidikan untuk kepala sekolah diperlukan. Lebih jauh ia menjelasksan, tentunya harus menurut aturan dan teori yang berlaku. Kemudian perlu ditanamkan enterprenurship. Kepala sekolah harus menanamkan teladan kepada anak didik, sehingga menumbuhkan teladan pada diri anak didik. Pemerintah provinsi sangat mendukung dan ingin berada di garis depan terhadap program ini.

LPPKS merupakan lembaga yang memiliki kompetensi dalam melahirkan kepala sekolah profesional, dimulai dari tahapan seleksi hingga tahap pembinaan. Dikatakan Gubernur, seleksi akan terfokus melalui penyaringan kualitas SDM kepala sekolah serta pembinaan berorientasi pada kinerja dan prestasi dengan sistem  “reward and punishment” yang tegas.

Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah menguraikan syarat-syarat dan tahapan terhadap guru  untuk dapat diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Salah satu tahapan tersebut adalah rekrutmen, seleksi dan pendidikan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.

Rekuitmen berlangsung setelah kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota melakukan proyeksi terhadap jumlah kebutuhan kepala sekolah untuk dua tahun mendatang. Gubernur menjelaskan, selanjutnya menyampaikan dan mendorong para guru untuk mengikuti program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah. Calon kepala sekolah/madrasah diseleksi secara administratif dan akademik.

“Pada tahapan akademik dilakukan penilaian potensi kepemimpinan dari hasil penilaian kompetensi kepemimpinan dan kemampuan menyusun makalah kepemimpinan, serta penguasaan awal terhadap kompetensi sesuai Permendiknas Nomor 28 tahun 2010,” jelasnya.

Proses tahapan-tahapan ini, kata Gubernur, melalui hasil seleksi kepala sekolah dapat diprediksi meningkatkan kemajuan mutu sekolah. Selain itu dapat mengukur potensi untuk meningkatkan mutu dan calon yang telah lulus seleksi akademik. Kemudian diberikan pelatihan dan pendidikan agar kompetensi calon meningkat disesuaikan dengan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.

Tampak hadir pada kesempatan penandatanganan ini Kelapa Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sela-sela acara tersebut juga dilakukan penandatanganan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagai kesepakatan bersama antara BPK RI dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.(dri)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Dorri