Disbudpar Jajaki Rencana Penerapan Manajemen Krisis Kepariwisataan di Babel

Jakarta. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kadis Disbudpar Babel menyambut baik Konsep Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK)  yang tertuang dalam Permenpar Nomor 10 Tahun 2019.

“ Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Sektor ini (pariwisata) menjadi salah satu sektor unggulan di Bangka Belitung disamping sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Kedepannya kita berharap sektor ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan Bangka Belitung aman, tetapi kita memang tetap harus waspada. Keamanan dan kenyamanan suatu destinasi merupakan salah satu faktor peningkatan kunjungan wisatawan. Kami (Babel) menyambut baik legalitas/ payung hukum yang mengatur keamanan, kenyamanan dan penanganan terhadap destinasi dan wisatawan, apabila terjadi bencana alam maupun bencana non alam. Mitigasi bencana di sektor kepariwisataan perlu karena gempa bumi dan tsunami saat ini menjadi perhatian publik karena kerap terjadi. Tentunya kondisi alam seperti ini akan berimbas pada kunjungan wisatawan. Untuk wilayah Bangka Belitung sejauh ini masih aman, tetapi kita tetap harus waspada” ujar Rivai saat Rapat Internal Tentang Sosialisasi Konsep Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK), Selasa (15/10) bersama Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik, BPBD Babel dan Forwapar di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.

Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kepulauan Babel, Aswind  mengatakan bahwa Wilayah Bangka Belitung  saat ini masih aman. Gempa yang terjadi saat ini masih di bawah 4 skala Richter.  

“ Berdasarkan data, dua tahun terakhir memang ada gempa di Bangka Barat, pusat gempa di Jebus dengan kekuatan 4 skala Richter dan ini masih aman. Namun, kita (Babel) tetap harus waspada. Terkait mitigasi bencana, pihak kami sudah melakukan pelatihan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2007. Mitigasi bencana juga kami lakukan di lokasi-lokasi objek bencana dengan memberikan pelatihan penyelamatan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kita juga sudah membuat jalur evakuasi di daerah objek wisata.” ungkap Aswind. 

Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata, Guntur Sakti mengatakan bahwa Bangka Belitung saat ini menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan dan pengembangan pariwisata sehingga mitigasi bencana sudah menjadi keharusan.

“ Saat ini Kementerian Pariwisata menyiapkan pembangunan pariwisata yang berbasis mitigasi bencana terhadap bencana alam maupun non alam yang tertuang dalam Permenpar Nomor 10 Tahun 2019  mengenai Manajemen Krisis Kepariwisataan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pengelolaan Krisis Kepariwisataan” ujar Guntur

Lebih jauh lagi beliau mengatakan bahwa aturan tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan mitigasi maupun penanganan bencana di sektor pariwisata.
“ Untuk awal saat ini ada tiga daerah yang menjadi pilot project yakni Jawa Barat, Riau dan Nusa Tenggara Barat. Kami berharap daerah lain juga menerapkan aturan ini. Regulasi ini diharapkan bisa menjadi dasar dan pedoman bagi Dinas Pariwisata mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yakni dari aspek regulasi harus ada Surat Keputusan Gubernur mengenai kelembagaan, staf pendukung dan peralatan ” ujarnya.

Guntur mengapresiasi komitmen Pemerintah Bangka Belitung dalam menanggapi pentingnya Manajemen Krisis Kepariwisataan. 

 “Saya sangat mengapresiasi komitmen dari Pemerintah Bangka Belitung, dan selanjutnya kami akan mendukung keinginan Babel untuk menerapkan MKK. Agar semua punya kekuatan hukum dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan saat ada bencana” ujar Guntur.

Sumber: 
Disbudpar Babel
Penulis: 
Imelda