Disperindag Gelar Rakor Ekspor Impor

PANGKALPINANG – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi antar instansi guna peningkatan kinerja ekspor dan impor.

Kegiatan yang berlangsung selama sehari ini dihadiri oleh instansi yang menangani perdagangan di tingkat kabupaten/kota serta instansi terkait di lingkup Pemprov Babel.

Kepala Disperindag Babel diwakili Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri R. Muhammad Ayub mengatakan, rakor dimaksudkan dalam upaya identifikasi persoalan sekaligus menemukan solusi terkait kegiatan ekspor dan impor di Babel. Sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergi antar instansi yang menangani ekspor-impor.

“Kita ingin mendapat masukan atas permasalahan yang ada terhadap implementasi dari kebijakan perdagangan luar negeri di daerah,” ujar Muhammad Ayub ketika membuka rapat koordinasi di Hotel Puncak Pangkalpinang, Kamis (04/09/2014).

Beberapa hal yang mengemuka dalam rakor tersebut, diantaranya upaya peningkatan daya saing melalui penaikan mutu produk untuk tetap mempertahankan permintaan pasar internasional. Di sisi lain, pasar lokal dinilai masih potensial dalam menarik minat negara-negara ASEAN. Sehingga dipandang perlu langkah untuk menjaga ketahanan produk di pasar lokal itu sendiri. Aspek pasar dibutuhkan agar produk luar tidak banyak masuk ke dalam negeri.

Kasubdit Produk TPT, Aneka dan Jasa pada Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian Perdagangan, Totok Rusbianto, MSi mengatakan kebijakan ekspor dilaksanakan melalui pelarangan barang yang diekspor, pembatasan, dan barang yang diekspor bebas.

Terhadap pembatasan ekspor dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, antara lain karena keterbatasan pasokan di pasar lokal (dalam negeri) atau untuk konservasi secara efektif. Termasuk juga minimnya kapasitas pasar di negara tujuan ekspor maupun terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan.

“Apabila sudah mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat, dilakukan langkah berupa pelarangan ekspor. Alasan lainnya dapat pula didasarkan pada perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah,” terang Totok Rusbianto.

Ekspor Timah

Menyinggung kebijakan ekspor produk pertambangan, Totok menggarisbawahi sasaran dan tujuan guna mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan serta mendukung ketersediaan bahan baku tambang di dalam negeri. Beberapa hal lain adalah peningkatan investasi (pembangunan smelter dan industri pengolahan) dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Traceability produk pertambangan dalam rangka peningkatan pengawasan legalitas pengelolaan pertambangan dan pembayaran royalti (melalui kebijakan verifikasi).

Dia juga memaparkan landasan konseptual dan latar belakang kebijakan ekspor timah. Menurutnya, pengaturan ekspor timah dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan terkait perubahan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menjadi UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terhadap adanya kebijakan penundaan kewajiban eksportir terdaftar dan verifikasi atau penelusuran teknis, Totok menyatakan secara tegas sudah tersirat dalam Surat Menteri Perdagangan Nomor 101/M-DAG/SD/1/2014 tanggal 17 Januari 2014 junto Nomor 220/M-DAG/PER/1/2014 tanggal 30 Januari 2014 mengenai penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Permendag Nomor 04/M-DAG/PER/2014 terkait kewajiban pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET) Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum ekspor untuk produk pertambangan mineral logam dan bukan logam serta batuan yang telah dilakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian yang berlaku sampai tanggal 14 Februari 2014.

“Berdasarkan Pasal 28, mengatur mengenai masa berlaku efektif Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 pada tanggal 1 November 2014. Pengaturan ini bertujuan dalam rangka menciptakan kepastian hukum, iklim usaha yang kondusif, mendukung kelancaran ekspor timah, pemenuhan kebutuhan bahan baku timah untuk industri dalam negeri, peningkatan nilai tambah dan daya saing serta pengawasan ekspor timah,” imbuhnya.

Lada Putih

Sementara Kasubdit Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perikanan pada Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan, Andria Zubir mengapresiasi keunggulan lada putih Bangka yang terkenal dengan nama Muntok White Pepper. Lada putih yang masuk ke pasaran dunia sebagai produk ekspor memiliki daya saing tinggi, baik dari mutu maupun ciri khas berupa aroma dan tingkat kepedasannya.

 “Untuk masuk dan bisa bertahan di pasaran global, produk ekspor kita harus benar-benar memperhatikan permintaan konsumen dunia. Dan lada tidak dikenakan pembatasan untuk ekspor,” kata Andria.

Dirinya menjelaskan prinsip ekspor adalah bebas, pembatasan hanya dalam rangka memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, keselamatan manusia dan lingkungan hidup, kesinambungan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri, kepentingan dan ketahanan pangan nasional, serta syarat lainnya.

Ekspor dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga dan badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Bagi lembaga atau badan usaha dapat memenuhi persyaratan umum ekspor dengan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut Andira Zubir, selain lada, komoditas potensial lainnya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini adalah timah, karet dan kelapa sawit. Keempat komoditas tersebut dipastikan member kontribusi besar bagi ekspor nasional. (ism/reni)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Ismail
Fotografer: 
Ismail
Editor: 
Ismail