DPPKAD Sosialisasi Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah (BMD)

Pangkalpinang - DPPKAD Provinsi menggelar sosialisasi Sensus Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rabu (17/09/15). Sensus barang milik daerah dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah sesuai amanat pasal 27 ayat 1.
 
Sosialisasi ini untuk menunjukkan komitmen DPPKAD dalam melakukan inventarisir BMD di lingkungan Pemprov Kep Babel sehingga tertata lebih baik. Kegiatan yang diikuti seluruh pengurus dan pengadministrasi barang di SKPD ini diharapakan dapat menghimpun data barang milik daerah yang tersebar disetiap SKPD.
 
"Pengelolaan barang daerah yang belum terselenggara dengan baik menjadi salah satu aspek dasar belum tercapainya laporan keuangan daerah yang baik. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan lebih baik lagi dan terencana sehingga target WTP dapat tercapai ditahun selanjutnya," ungkap Hartono,  Plh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kep Bangka Belitung saat membuka acara sosialisasi pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah di Aula Lt. 3 Kantor Gubernur, Rabu (17/09/15).
 
Laporan keuangan menjadi salah satu aspek yang ditekankan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Hartono, pembuatan laporan keuangan pemda harus lebih ditingkatkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan mendapat penilaian yang lebih baik dari Badan Pemeriksaan Keuangan.
 
"Akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik pemda menjadi tantangan bagi kita dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karenanya, peningkatan kinerja birokrasi akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta tingkat akuntabilitas pemda," jelasnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Tommie Patria Kepala Subbagian Keuangan DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung membenarkan bahwa peran para pengurus barang sangat diperlukan untuk memaksimalkan pengelolaan barang milik daerah. Data barang milik daerah sebagai aset tetap sangat mempengaruhi sinkronisasi laporan keuangan neraca daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini yang menjadi tanggung jawab bidang akuntansi dan pelaporan DPPKAD Provinsi.
 
"Jika terdapat hambatan, Bidang asset daerah siap  berkonsultasi dan berkoordinasi untuk secara bersama mengatasi masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sensus tersebut," jelasnya.
 
Sebagai pedoman pelaksanaan, Tommie mengatakan para pengurus barang dapat mengacu pada Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/931/DPPKAD/2015 tanggal 01 September 2015 tentang Pelaksanaan Sensus Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 
Dan sebagai bentuk Komitmen dari SKPD, pada sosialisasi ini dilaksakannya penandatanganan secara simbolis surat pernyataan dukungan pelaksanaan sensus barang yang diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Lucia Shinta Silalahi.
 
Sumber: 
DPPKAD
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Lisia Ayu A