DPPKAD Sosialisasikan Perpu Pengelolaan Keuangan Daerah

Pangkalan Baru - Perencanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa merupakan bagian dari proses perencanaan daerah kabupaten/kota yang disampaikan kepada gubernur melalui  kegiatan musrenbang tingkat provinsi. Hal ini diungkapkan oleh Asisten III Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Drs. H. Sahirman, M.Si  yang mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam acara Pembukaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Soll Marina-Bangka Tengah (10/12/2015).

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua II,  Amri Cahyadi, ST dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta unsur TAPD, Bappeda, DPPKAD/BPKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.  

Kepala DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yulizar Adnan mengungkapkan bahwa diperlukan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam hal bantuan keuangan.

“Oleh karena itu, kita dapat mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang Bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tegas Yulizar.

Berkaitan dengan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, dalam kegiatan ini juga turut disosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Aturan ini diadaptasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,” ujar Yulizar.

Sahirman berharap dengan kegiatan sosialisasi ini, akan terwujud kesamaan persepsi dan peningkatan wawasan terkait dengan peraturan kepala daerah dan peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. 

Sumber: 
DPPKAD
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Lisia Ayu A