DPRKP Gelar Rakor Validasi Data Perumahan Rakyat dan Permukiman

PANGKALPINANG - Guna mengindetifikasi dan validasi data mengenai data kebutuhan perumahan rakyat khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta pembangunan kawasan permukiman di wilayah Bangka Belitung, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini selasa 23/05 di Grand Puncak Hotel, mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh POKJA bidang perumahan dan permukiman kabupaten/kota serta bank BTN dan PLN wilayah Bangka Belitung.

“ Bapak/ibu supaya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sejalan dengan pembangunan sektor lain, tepat sasaran dan sinkron dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 tahun 2011, rencana pembangunan jangka menengah nasional, UU No. 23 tahun 2014 dan selaras dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota, tentunya perlu adanya penyamaan persepsi informasi dan data yang valid mengenai berapa banyak kebutuhan akan perumahan dan permukiman khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Bangka belitung”, ungkap Noviar.

Sebaran kondisi perumahan dan permukiman yang ada di tingkat kabupaten/kota, sebaran perumahan kondisi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum, tipologi perumahan dan permukiman, budaya bermukim masyarakat, sebaran perumahan tradisional dan kualitas lingkungan pada perumahan dan permukiman merupakan data primer yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam menyusun sasaran rencana pembangunan perumahan rakyat dan permukiman, tegas Noviar.

Lebih jauh Noviar mengungkapkan adapun sasaran penyediaan perumahan rakyat dan permukiman di wilayah Bangka Belitung diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kategori yang belum memiliki tempat tinggal sebanyak 31.754 KK, blaclog tingkat kepemilikan sebesar 47.277 KK; sementara 3.300 kepala keluarga tinggal di rumah tidak layak huni, dan pengentasan menjadi 0 persen perumahan kumuh dan permukiman kumuh (berdasarkan SK Bupati/walikota yang masuk dalam RPJMN) yang saat ini masih sebanyak 648.071 Ha.

Sedangkan untuk sasaran di bidang permukiman di wilayah Bangka Belitung, pemerintah menargetkan antaralain mencakup penyediaan layanan air minum bagi 104.607 jiwa ( sebesar 7,6 persen), penyediaan akses terhadap sanitasi layak dengan target realisasi sebesar 60.78 persen dan terlayani tempat pembuangan akhir (TPA) Sampah dengan target realisasi 49,88 persen,tegas Noviar

Noviar juga mengungkapkan untuk pengentasan persoalan perumahan dan permukinan tersebut pemerintah melalui pembiayaan APBN telah mengalokasikan dana untuk penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Melalui pembiayaan APBN ada program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu kategori perumahan swadaya ( cost sharing pembiayaan antara pemerintah dan masyarakat ) dengan total 2000 unit yang diperuntukan untuk 6 kabupaten di wilayah Bangka belitung; perbaikan rumah susun tiga unit dan program penyediaan fasilitas umum di dua lokasi yakni Bangka tengah dan Belitung timur serta penyediaan sarana jalan setapak dan drainase", ungkap Noviar

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani
Fotografer: 
Stevani