Dukung Terlaksananya Program Percepatan Penataan Kewenangan Desa, DPMD Babel Gelar Bimtek Kewenangan Desa

Pangkalpinang- Percepatan penataan kewenangan desa  dapat  menjadikan desa berdaulat, mandiri dan berkepribadian dan desa bebas mengeluarkan dan menjalankan aturan main (regulasi) tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan menjalankan aturan tersebut.

Ini diungkapkan oleh Kepala DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat membuka kegiatan Bimtek khusus percepatan penataan kewenangan desa di ruang rapat Tanjung Pesona Kantor Gubernur Kep. Bangka Belitung, rabu (15/10/19).

Lebih lanjut yuliswan menyampaikan desa memiliki empat kewenangan diantaranya kewenangan hak asal usul, kewenangan local berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah.

Untuk saat ini dari 309 desa masih ada 84 desa yang belum menyusun peraturan desa tentang kewenangan desa. Hal ini perlu dilakukan percepatan penyusunan peraturan regulasi kewenangan desa yang melibatkan Pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,’tegasnya.

“Dengan adanya kewenangan yang mengatur dan mengurus sendiri yang dimiliki oleh desa, baik pemerintah, kepentingan masyarakat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui bisa dengan mudah merealisasikan salah satu nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

Sementara narasumber dari Direktorat Bina Pemerintah Desa, Sihombing Kepala Seksi Penataan Kewenangan Desa menjelaskan kewenangan desa adalah instrument kekuasaan/ hak bagi pemerintah desa untuk melakukan berbagai upaya mengatur ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Dimana pemerintah desa harus melakukan penataan dan pengadministrasi penduduk, tata guna dan peruntukan tanah, penataan upaya pemberdayaan masyarakat dan program pembangunan, penataan rasa aman, tertib dan keamanan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat dan penataan produk hukum desa,”ungkapnya.

Sihombing menjelaskan lebih lanjut bahwa dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hal asal usul dan kewenangan local berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa.

Sumber: 
DPMD Babel
Penulis: 
Ratna