E-Katalog Meminimalisir Penyelewengan dan Manipulasi Harga

Pangkalpinang – Membangun e-katalog dinilai dapat meminimalisir penyelewengan dan manipulasi harga dalam pengadaan barang. Pemerintah provinsi mendukung pengembangan katalog lokal ini, seiring diakuinya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bangka Belitung sebagai lembaga yang telah memenuhi 17 standarisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Keseriusan pemerintah membangun e-katalog lokal sejalan Perka LKPP terbaru Nomor 14 tahun 2015 tentang e-Purchasing. Selain LKPP, dalam proses penyusunan e-katalog lokal modernisasi pengadaan ini, pemerintah provinsi juga mendapat dukungan dari Consultan MCA.

"e-Katalog lokal berguna mempermudah pengadaan barang jasa pemerintah, sehingga dapat meminimalisir penyelewengan atau manipulasi harga terhadap barang jasa,” ucap Elfiyena Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat acara sosialisasi e-Katalog Lokal, di ruang rapat Tanjung Pesona, Kantor Gubernur, Kamis (6/10/2016).

Sebagaimana diketahui, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah keenam yang diinisiasikan untuk melakukan pengembangan katalog lokal. Sebelumnya pengembangan katalog lokal telah dilakukan di DKI Jakarta, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Badung.

Sejumlah kategori akan masuk dalam e-katalog tersebut seperti, pakaian adat, bibit tanaman lada dan material konstruksi. Elfiyena mengatakan, Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang menjadi pilot project pengembangan e-katalog lokal. Ini dikarenakan LKPP telah memodernisasikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bangka Belitung.

"Katalog lokal ini juga bisa dimanfaatkan kabupaten, kota untuk melakukan pengadaaan barang jasa pemerintah. Manfaat e-katalog menyediakan informasi terkait spesifikasi jenis harga barang yang dibutuhkan dari berbagai penyedia jasa pemerintah dan membuat proses pengadaan lebih cepat, efektif, transparan dan efisien,” jelasnya.

Sementara Eko Rinaldo Kasubdit Riset dan Kontrak Pengembang Sistem Katalog LKPP mengatakan, e-katalog lokal merupakan pembentukan katalog pengadaan bagi pemerintah daerah. Tak hanya menfasilitasi kebutuhan spesifik pemerintah daerah, sebab e-katalog juga berguna mendekatkan layanan penyedia dengan pengguna di daerah.

"Terdapat dua produk e-katalog di Bangka Belitung agar bisa memiliki produk yang lebih masif dalam pengadaan. Kalau lebih, itu bonus. Untuk pengembangan selanjutnya, dibuat dengan memperluas jangkauan layanan prokatalog sampai ke daerah. Ini bisa memberdayakan penyedia setempat dan mengembangkan produk spesifik daerah,” kata Eko.

Lebih jauh Eko memaparkan, adanya e-katalog lokal membuat proses tender tidak diperlukan. Sebab untuk pengadaan cukup klik melalui e-purchasing dan e-katalog lokal akan membuat pengadaan semakin efisien, transparan dan lebih akuntabel serta sesuai kebutuhan. Semua pengadaan yang dilakukan tercatat melalui aplikasi dan terukur.

“Produk yang masuk katalog memiliki kriteria. Adapun kriterianya seperti harga lokal, dibutuhkan berulang oleh beberapa instansi dan nilai transaksi kecil atau tidak efisien jika dikirim dari luar daerah. Penyedia katalog lokal dapat menjadi produsen mandiri di daerah. Sehingga kejelasan rantai suplai menjadi salah satu kriteria penyedia katalog lokal," ujar Eko.

Penjanjian Compact

Mark Henderson Senior Advisor MCA-Indonesia mengatakan, program pengembangan katalog lokal merupakan bagian dari penjanjian compact antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat. Pengembang katalog lokal merupakan upaya pemerintah memodernasi pengadaan.

“Selain katalog lokal, program modernisasi pengadaan LKPP juga mencakup pelatihan keterampilan pengadaan dan sistem informasi manajeman pengadaan secara elektronik, pengembangan kelembagaan, dan pengembangan publik berkelanjutan,” urainya. 

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra