EDHY PRABOWO : “PENGGUNAAN TRAWL SUDAH DILARANG, YANG MELANGGAR HARUS KITA HUKUM”

Pangkalpinang – Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sudah dinanti masyarakat nelayan, khususnya di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang, Sabtu (16/11).

Sebelumnya Menteri Edhy Prabowo mengunjungi PPN Sungailiat guna melakukan dialog langsung dengan nelayan disana.

’Hari ini merupakan hari ke 23 kerja saya sejak jadi Menteri KKP, saat mau dilantik ada dua tugas yang diberikan pak Presiden Jokowi. Pertama harus membangun komunikasi secara terus menerus dua arah kepada para pelaku usaha perikanan, baik nelayan tangkap maupun budidaya perikanan," kata Edhy memulai sambutannya.

Ditegaskannya membangun komunikasi jangan sampai ada yang putus. Kalau ada nelayan yang mengadu harus didengarkan, nelayan komplain harus didengarkan, kalau ada yang marah harus didengarkan.

"Saya tidak ingin mengambil keputusan yang gegabah jadi kegiatan ini merupakan langkah awal saya mendengarkan langsung ke lapangan," ujarnya
Lanjutnya, tugas kedua dari Presiden Jokowi adalah membangun sentra budidaya perikanan. Provinsi Bangka Belitung luas airnya 80 persen dan luas tanahnya hanya 20 persen.

Saat Edhy Prabowo selesai melakukan foto bersama dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan rombongan di PPP Muara Baturusa, adalah Yudo Ardiansyah (45), nelayan dari Toboali, nekat menanyakan langsung kepada Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo. Ia yang saat itu tengah menurunkan ikan di PPP Muara Baturusa mempunyai kesempatan saat mengetahui pejabat yang ada korelasinya dengan mata pencahariaanya, yaitu nelayan.

Yudo bertanya soal ketegasan pemerintah mengenai alat tangkap trawl. Dia menanyakan soal alat tangkap trawl yang marak di Toboali, Bangka Selatan.

"Bagaimana sikap dan tindakan pemerintah terhadap alat tangkap yang dilarang, trawl ini, Pak?" tanya Yudo.
Yudo mengatakan, nelayan bahkan telah melakukan demonstrasi sebanyak tiga kali menyuarakan hal ini. "Tapi penyelesaiannya selalu mengambang," katanya.

Kurang lebih 150 trawl masih beroperasi disitu, kalau perlu kiranya bapak melakukan sidak ke TKP. Karena kalau kunjungan resmi pasti pemilik trawl pasti kucing-kucingan”, lanjut Yudo

“Maunya bapak apa ? Tanya Menteri Edhy
“Trawl dihentikan dan dihapuskan, Pak”, pinta Yudo

Edhy menegaskan, siapapun yang melanggar undang-undang harus kena sanksi hukuman dan dia meminta waktu untuk mempelajari kasus ini sehingga keputusan yang diambil benar-benar jelas, terkait penggunaan trawl sudah dilarang dan sudah tidak dibolehkan, tinggal sekarang proses pengawasannya.

Sumber: 
DKP Babel
Penulis: 
Reni Pebrianti