Eko Subowo : Kejelasan Batas Daerah Merupakan Prasyarat Tertib Administrasi

Sungailiat – Batas daerah sangat penting, di dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dipersyaratkan untuk pembentukan daerah otonom baru harus sudah selesai dan jelas batas-batas antar kabupatennya, kecamatannya.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, Eko Buwono, bahwa  batas daerah merupakan prasyarat untuk tertib administrasi pemerintahan.

“Setelah UU 23 ini, tidak akan ada lagi permendagri batas daerah, karena pembentukan daerah otonom baru persiapan, lampiran tepatnya sudah mencantumkan koordinat dan batasnya selesai saat pembentukan UU nya di sahkan,” jelas Eko Subowo  dalam Rapat Koordinasi Batas Daerah Regional I Wilayah Sumatera, di Tanjung Pesona Resort, Selasa (8/10)..

Lebih jauh Ia mengatakan bahwa belum mengetahui bahwa pada periode tahun 2020-2024 apakah moratorium akan dibuka, atau hanya dibuka sebagian. Untuk itu, Ia mengajak setiap daerah untuk segera menyelesaikan masalah batasan wilayah sebagai prasyarat adminstrasi.

Di Indonesia ini masih banyak ditemukan sengketa mengenai batas wilayah administasi baik ditingkat desa, kecamatan , kabupaten, kota hingga antar provinsi. Pemprov Babel mendukung percepatan penyelesaian penegasan batas daerah antar kabupaten/kota agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

“Pemprov Babel  telah  berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi penyelesaian penegasan batas daerah dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta memedomani aturan-aturan yang berlaku,” ujar Pejabat Sekretaris daerah, Yulizar Adnan

Pembagian wilayah administrasi diperlukan Sehingga tidak mengganggu proses pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kewenangan daerah otonomi yang telah tertuang dalam UUD 45, daerah juga dituntut untuk mampu  daya saing dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan  kekhususan serta potensi  keanekaragaman daerah dalam sistem

Pemprov Babel juga merupakan pemekaran dari provinsi sumatera selatan yang terdiri dari enam kabupaten dan satu kota, dimana batas daerah antar kabupaten/kota telah ditetapkan secara definitif dengan permendagri.

“Yang terakhir adalah dua segmen batas daerah antar Pangkalpinang dengan kabupaten Bangka, dan Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah juga telah diperoleh kesepakatan yang ditetapkan kemendagri,” terang Yulizar.

Sedangkan batas daerah antar provinsi Babel dengan sumatera selatan dan kepulauan Riau belum ditetapkan dengan permendagri. Terutama untuk segmen kewenangan batas laut antara provinsi Babel dan kepulauan Riau masih mengenai  gugusan pulau tujuh. Ia berharap Kemendagri dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara professional, dengan prinsip-prinsip keadilan.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Khalimo
Fotografer: 
Khalimo