Fraksi Desak Pemprov Wujudkan Akuntabilitas Keuangan

Pangkalpinang – Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap agar pemerintah provinsi mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan anggaran dapat lebih efektif, efesien dan bertanggungjawab. Langkah tersebut diharapkan berdampak terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat.

Syamsuhardi Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, sudah banyak yang dihasilkan pemerintah provinsi, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun untuk ke depan segala kekurangan diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat. Lalu dalam pengelolaan keuangan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Selama ini pemerintah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Agar bisa mendapatkan WTP, diperlukan kerja sama dengan etos kerja tinggi,” katanya saat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015, di DPRD provinsi, Selasa sore (16/8/2016).

Hal senada dikatakan Ferdiansyah Ketua Fraksi Gerinda DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia memberi apresiasi terhadap kinerja Gubernur. Sehingga terealisasi pencapaian pendapatan. Namun untuk pajak alat berat belum begitu memberikan kontribusi bagi daerah, untuk itu diharapkan dinas terkait dapat meningkatan pendapatan di sektor ini.

Menyikapi mengenai LHP BKP, ia menyarankan agar Gubernur segera mengambil sikap. Ini perlu dilakukan untuk mengindari dampak kurang baik bagi pengelolaan keuangan daerah. Terkait upaya peningkatan ekonomi, sudah seharusnya pemerintah mencari sumber potensi baru. Pemerintah juga harus terus mendorong terciptanya peluang-peluang investasi demi pertumbuhan ekonomi.

“Walaupun melambat, ekonomi di Bangka Belitung tetap tumbuh. Hal ini seiring melambatnya pertumbuhan perekonomian secara nasional. Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, sebaiknya melakukan peningkatan hasil dan kualitas produk di antaranya produk pertambangan, pertanian serta hasil laut,” sarannya.

Sementara Syamsirwan Ketua Fraksi Madani menjelaskan, kegiatan yang diprogramkan pemerintah harus terukur, agar dapat terlihat sejauhmana tingkat keberhasilannya. Mengenai perencanaan pembangunan harus mencari data terbaru dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ini dilakukan untuk mempermudah pembangunan yang transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kinerja aparatur harus lebih ditingkatkan, terutama melakukan pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD. Selain itu, langkah penggunaan anggaran harus lebih berani. Kemudian proyek pembangunan Jembatan Baturusa II tetap harus diselesaikan sesuai target,” ungkapnya.

Pertanggungjawaban merupakan upaya memberi masukan dan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Aksan Visyawan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, upaya ini menunjukan akuntabilitas pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya. Mengenai berhasil atau tidak suatu daerah melaksanakan anggarannya, tergantung laporan pertanggungjawaban.

“Pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai harapan masyarakat. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan, seharusnya saat ini pemerintah provinsi sudah harus mendapatkan opini WTP. Ini dikarenakan masih lemah pola komunikasi dan kemampuan SDM dalam melaksanakan kebijakan,” jelasnya.

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra