Gubernur: Demokrasi Tak Harus Bulat

Pangkalpinang – Sebanyak lima fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui RAPBD tahun 2016 diperdakan. Sedangkan Fraksi Golkar tidak setuju dan Fraksi Gerindra tidak memberikan tanggapan. Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menghormati sikap sejumlah fraksi tersebut, sebab demokrasi tidak harus bulat.

Sebagaimana diketahui, tercatat dalam RAPBD tahun 2016 diproyeksikan pendapatan sekitar Rp2 trilunan dengan rincian pendapatan asli daerah Rp567 miliaran. Sedangkan dana perimbangan sekitar Rp1 triliunan dan lain-lain pendapatan yang sah Rp184 miliaran. Sementara belanja tahun 2016 Rp2,4 triliunan dengan rincian, belanja tidak langsung Rp1,2 triliunan dan belanja langsung sekitar Rp1,1 triliunan.

Terdapat tujuh fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gubernur mengatakan, dari sejumlah fraksi tersebut, ada satu fraksi menolak dan satu tidak memberikan tanggapan. Ini merupakan bentuk demokrasi, sebab demokrasi tidak mungkin bulat. Kendati demikian tidak mempengaruhi kinerja dalam rangka menjalankan yang telah diprogramkan.

“Demokrasi itu tidak harus bulat. Tahapan akan terus dilakukan, sebab rapat penyampaian akhir fraksi sudah mencukupi kuorum. Selain itu, kami menghargai semua yang telah disampaikan fraksi,” kata Gubernur saat rapat penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD tahun 2016 di DPRD Provisi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (23/11/2015).

Sebagian besar fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui RAPBD tahun 2016 diperdakan. Ia menambahkan, untuk selanjutnya pemerintah akan menindaklanjuti dengan membawa perda tersebut ke Mendagri. Kemudian program yang telah direncanakan secepatnya dijalankan, sebab sejumlah program tersebut telah ditunggu masyarakat.

Hingga saat ini masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi pemerintah. Lebih jauh Gubernur menjelaskan, terutama mengenai dana hibah. Alokasi dana hibah sekitar Rp24 miliar dan dikucurkan sekitar Rp14 miliar. Hal ini dikarenakan dalam pengucuran dana tersebut harus mengikuti aturan.

Penerima bantuan diseleksi dan harus berbadan hukum. Ia menambahkan, proses seleksi dilakukan agar penerima maupun pemberi dana hibah tidak duduk di ‘kursi pesakitan’. Oleh sebab itu, tidak semua pengajuan bantuan dana hibah diakomodir. Begitu juga aspirasi masyarakat hasil reses anggota dewan yang disampaikan kepada pemerintah.

“Tidak semua aspirasi dapat diakomodir, karena ada kewenangan yang bukan milik provinsi. Jika kewenangan untuk menyelesaikan aspirasi tersebut ada di kabupaten, hendaknya dikoordinasikan dengan pihak kabupaten. Artinya, bukan pemerintah provinsi tidak mau menerima masukan,” tegasnya.

Gubernur tak memungkiri terdapat kelemahan-kelemahan dalam menyusun RAPBD. Menurutnya, ada program satuan kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan visi. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat pemerintah provinsi akan melakukan promosi jabatan terbuka. Sehingga nantinya mendapatkan pejabat yang mempunyai kapasitas di bidangnya.

“Promosi ini sesuai aturan. Walaupun peraturan pemerintah belum turun, kita mengacu permenpan sebagai petunjuk. Mudah-mudahan pejabat terpilih dapat menjadi partner memajukan Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung,” harapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya