Gubernur Erzaldi Hadiri Temu Dialog Pengembangan Kawasan Industri Prioritas di Jakarta

Jakarta -  Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menghadiri temu dialog Pengembangan Kawasan Industri Prioritas Usulan RPJMN 2020-2024 di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (10/12/2019). 

Pada temu dialog itu Gubernur Erzaldi minta Bappenas,  Menko dan Menperin untuk  bikin aturan. PT Timah segera lakukan hilirisasi, kalau tidak mampu sendiri, kerjasama dengan orang lain atau jual berapa kapasitasnya dan harganya dimurahkan. “ Efeknya import kita nanti akan berkurang,” ucap Erzaldi.

“Kalau bapak mau memajukan industri diluar jawa, kasih kami insentif yang beda dengan jawa. Kalau bapak tidak memberikan insentif kepada kami tidak beda dengan Jawa percuma, tetap SDA kita ini dibawa keluar karena akan lebih efisien langsung menuju luar negeri,” tambah Erzaldi.

Selain itu Erzaldi menyebutkan di Babel juga akan dibangun Industri Katalis yang akan di follow up Dirut Pertamina dan mohon dukungan dari Bappenas. Katalis adalah bahan untuk memproses pemisahan minyak. Kita import 13 ribu ton pertahun. Kalau seperti yang dibilang akan ada 4 kilang yang akan dibangun maka kalikan 4, berapa kebutuhan import kita. “ Bahan Katalis ini adalah Kaolin dan lagi-lagi ada di Bangka Belitung,”ujarnya.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan dalam upaya mendorong pemerataan ekonomi yang inklusif, pemerintah telah berusaha melalui pengembangan kawasan industri di luar Jawa. Hal ini sejalan untuk mewujudkan Indonesia sentris. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan cita-cita Nawacita yang memiliki rencana membangun sejumlah kawasan industri prioritas di luar Jawa. “Artinya, lima tahun ke depan, pemerintah konsisten untuk terus mendorong pengembangan industri di luar Pulau Jawa,” terangnya.

Menperin menyampaikan, upaya membangun kawasan industri di luar Jawa sudah dilakukan sejak periode sebelumnya. “Di dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah mendorong pembangunan 14 kawasan industri prioritas di luar Jawa,” tuturnya. 

“Di periode ini, melalui RPJMN 2020-2024 pemerintah kembali melanjutkan cita-cita tersebut dengan mengusulkan 19 kawasan industri prioritas di luar Jawa,” ungkapnya. 

Menurut Agus, pengusulan 19 Kawasan Industri tersebut sudah melewati seleksi dengan menilai berbagai aspek. Dalam hal ini, Kemenperin telah memiliki daftar kawasan industri yang akan dibangun dari seluruh wilayah Indonesia, baik itu yang sedang dalam tahap perizinan, pembebasan lahan maupun yang tahap konstruksi. 

“Dari daftar itu, kemudian kami seleksi dengan melihat progres dan kendala masing-masing kawasan dan memberikan penilaian dengan kriteria teknis kawasan industri prioritas,” jelasnya. Kriteria teknis tersebut berupa kriteria administasi yang mencakup tentang status izin kawasan industri, kepemilikan lahan, dan kesesuaian tata ruang. 

“Adapun kriteria operasional yang mencakup jenis pengelola, kemampuan pembiayaan, tenant, nilai strategis kawasan industri yang akan dibangun, potensi pengembangan daerah, serta tingkat intervensi pemerintah ke depannya,” sebutnya. 

Namun demikian, dalam upaya mendorong pengembangan kawasan industri prioritas, terdapat tantangan yang harus dapat diatasi bersama. Tantangan itu mulai dari proses penyiapan dokumen, lahan dan tata ruang, perizinan, kebutuhan akan infrastruktur, pengelolaan dan pencarian tenant serta kenyamanan berusaha ke depannya. 

“Tentunya upaya percepatan tersebut membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah di lokasi kawasan tersebut. Semangat ini juga harus didukung dengan komitmen dari pengelola kawasan industri yang secara aktif melakukan penyiapan perizinan, pembangunan infrastruktur kawasan, pemasaran Kawasan, dan operasional kawasan industri,” tandasnya.

Sumber: 
Kantor Penghubung Jakarta
Penulis: 
Rahimah