Gubernur Erzaldi Resmikan Samsat Definitif Bangka Selatan

TOBOALI - Pada hari ini, Selasa (15/9/20) Pemprov. babel resmikan Samsat definitif di Bangka Selatan. Pada beberapa waktu lalu
Pemprov. Babel juga sudah meresmikan samsat definitif di Bangka Barat, sehingga semua samsat di Provinsi Kepulauan Babel sudah definitif.

Peresmian peningkatan layanan Samsat Basel ini dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat atau wajib pajak terkait untuk layanan pergantian STNK/pajak lima tahunan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kendaraan bermotor dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi lebih dekat, efektif, efisien, dan transparan.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Erzaldi Rosman saat menghadiri peresmian peningkatan pelayanan UPTD Samsat Bangka Selatan.

Perolehan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor di Bangka Selatan dan Bangka Barat sebelumnya masih rendah, hal ini disebabkan belum adanya samsat definitif.

“Pajak daerah Bangka Selatan sampai dengan September ini baru terkumpul sebesar 12,3 miliiar. Jika dipersentasekan hanya sebesar 7,99 %,” ungkapnya.

Harapannya, dengan menjadi samsat definitif, pendapatan asli daerah dari perolehan retribusi pajak kendaraan bermotor jadi lebih meningkat dan masyarakat lebih mudah serta dekat untuk melakukan pembayaran pajak.

Selain itu Gubernur Erzaldi juga mengapresiasi upaya Samsat Bangka Selatan karena dapat bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang berkenaan dengan pengurusan pajak. 

“Bisa kita lihat, di depan ada mobil pembuatan SIM, pelayanan KIR, jasa raharja. Ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa,” ujarnya. 

Dengan terus dikembangkan dan ditingkatkannya pelayanan kepada masyarakat serta pelayanan yang optimal, maka masyarakat akan terpanggil untuk membayar pajak.

“Selain optimal, pelayanan yang diharapkan tentunya harus berdasarkan kepentingan umum, berasaskan kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif dan tidak diskriminatif,” pungkasnya.

Gubernur Erzaldi mengingatkan bahwa  keterbukaan dan akuntabilitas juga perlu dikedepankan sesuai dengan standar pelayanan masyarakat yang sudah dinilai serta SOP yang harus diikuti.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Khalimo
Fotografer: 
Saktio
Editor: 
Listya