Gubernur Ingin Cegah Tindak Kekerasan

Bangka – Orangtua harus peduli terhadap perkembangan anak. Komunikasi secara intensi antara anak dan orangtua dapat menjadi salah satu cara jitu menjauhkan anak dari perilaku menyimpang. Tak hanya itu, sudah semestinya anak mendapatkan bekal ilmu agama serta mendapatkan pemahaman mengenai akhlak terpuji.

Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, sudah semakin marak terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah provinsi bersama wakil rakyat di DPRD provinsi menyusun raperda tentang perlindungan anak dan perempuan. Sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah.

Selain menyusun reperda, Gubernur menyarankan agar orangtua lebih peduli terhadap perkembangan anak-anaknya. Orangtua harus terus mendidik anak dengan baik, mengajak anak untuk selalu berkomunikasi intensif. Sebagai orangtua juga harus mengetahui keberadaan anak serta memberikan pemahaman mengenai akhlak dan agama.

"Melalui DPRD kita akan mengeluarkan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Diharapkan tidak terjadi tindak kekerasan seperti tayangan televisi. Orangtua juga harus mengetahui tujuan anak ketika hendak keluar rumah," ungkapnya saat kegiatan Safari Jumat di Cendrawasih, Kabupaten Bangka, Jumat (20/5/2016).

Pemerintah provinsi akan mendatangi masjid di tujuh kabupaten/kota untuk melaksanakan Safari Jumat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan dan mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencurahkan aspirasi langsung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Pantauan tim babelprov.go.id, kedatangan Gubernur disambut antusiasme warga. Terbukti banyaknya pertanyaan serta keluhan disampikan warga terkait program kerja pemerintahan. Sudaryoso salah seorang warga mengatakan, telah menggalakkan program hafiz quran dengan melibatkan muda mudi di daerah sekitar Cendrawasih,

Terkait kegiatan tersebut, Sudaryoso ingin mengetahui apakah pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan seperti itu. Sedangkan Hadiri menanyakan tentang berhentinya pemberian insentif dari pemerintah provinsi untuk guru TPA. Selanjutnya mengenai spesifikasi khusus harus lima tahun menjadi guru TPA.

Pertanyaan Sudaryoso mendapat jawaban langsung dari Gubernur. Ia menjelaskan, jika ingin mendapatkan dukungan dana dari pemeritah provinsi dapat dilakukan dengan cara menyerahkan proposal ke Biro Kesra. Setelah proposal tersebut masuk, kemudian akan diproses Biro Kesra.

Sementara pertanyaan Hadiri dijawab Rivai mantan Kepala Dinas Pendidikan yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Lingkungan. Ia mengatakan, terdahap persoalan tersebut provinsi hanya menerima data dari kabupaten. Mengenai syarat yang ditentukan tim seleksi merupakan kewenangan kabupaten.

“Pertimbangan syarat harus menjadi guru selama lima tahun, agar guru tersebut betah dan tetap konsisten terhadap profesi tersebut,” kata Rivai.

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Evani
Fotografer: 
Nona Dian Pratiwi
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra