Gubernur Jawab Aspirasi Warga

Puding Besar – Tak sedikit  warga berkeluh kesah menyampaikan aspirasi usai salat berjamaah di Masjid Jamik, Desa Kota Waringin, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Jumat (22/4/2016). Sejumlah aspirasi tersebut terjawab, pasalnya Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung secara langsung memberikan solusi. Sebagaimana diketahui, sekitar 80 persen masyarakat Desa Kota Waringin merupakan petani, sedangkan sisanya merupakan nelayan.

Beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat di antaranya, status lahan tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam, pengadaan pupuk, kondisi nelayan masih menangkap ikan secara tradisional, pembuatan pelabuhan nelayan, kondisi sarana dan prasarana jalan dan bantuan penyelesaian pembangunan masjid. Selain itu ada harapan agar pemerintah provinsi ikut menyelesaikan persoalan perbatasan Desa Kelumbi dengan Desa Kota Waringin.

Pantauan babelprov.go.id, masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan rombongan Safari Jumat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kendati sudah membawa nasi kotak untuk makan siang, namun rombongan tetap dijamu masyarakat setempat menggunakan tradisi adat sepintu sedulang. Sebelum mengunjungi Masjid Jamik, rombongan sempat singgah di Masjid Nurul Iman, Dusun Sungai Dua desa setempat.

Saat bertemu masyarakat, Gubernur mengatakan keinginan pemerintah dalam menggalakan sektor pertanian dan perkebunan. Namun pertanian yang dimaksud bukan untuk perusahaan perkebunan sawit yang membutuhkan lahan luas. Melainkan perkebunan warga, untuk itu warga dapat menyampaikan kepada pemerintah jika terkendala persoalan lahan untuk bercocok tanam. Jika persoalan itu menyangkut kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah provinsi akan melakukan koordinasi.

Sedangkan menjawab keinginan untuk mendapatkan bantuan penyelesaian pembangunan masjid, Gubernur mempersilahkan masyarakat mengajukan proposal. Jika dulu dalam pengajuan proposal harus berbadan hukum, namun saat ini masyarakat bisa mengajukan proposal tanpa harus membentuk badan hukum. Kendati dalam hal ini masyarakat dipermudah, namun dalam penyaluran dana bantuan sosial tetap harus mengikuti aturan.

“Mengenai keluhan untuk mendapatkan pupuk, pemerintah provinsi melalui dinas terkait akan langsung menindaklanjuti. Langkah awal yaitu melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten. Mengenai bantuan pembangunan masjid, masyarakat secara langsung dapat mengajukan proposal,” tegasnya.

Berbicara mengenai kebijakan perekonomian, pemerintah provinsi tetap mendahulukan dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya secara intensif memulihkan kondisi perekonomian yang sedang lesu. Memperkuat sektor perkebunan dan pertanian merupakan salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu mengembangkan sektor pariwisata melibatkan masyarakat dalam penyediaan homestay.

Bantuan bagi nelayan tradisional juga menjadi perhatian pemerintah provinsi. Ke depan dinas terkait akan melakukan survei melihat langsung kebutuhan masyarakat nelayan Desa Kota Waringin. “Begitu juga untuk pembangunan pelabuhan. Kita lihat besar atau kecil pelabuhan yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan mengenai akses jalan, ada yang namanya jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jika jalan itu milik kabupaten, maka pembangunan dilakukan oleh pemerintah kabupaten,” ungkapnya.

Untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat, jelas Gubernur, terlebih dahulu harus melihat kewenangannya. Karena ada yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten serta ada kewenangan pemerintah provinsi. Jika terdapat persoalan, masyarakat harus pandai menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Sehingga kondisi yang kondusif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terjaga dengan baik.

“Dalam penyelesaian batas desa, hendaknya tokoh agama, tokoh masyarakat duduk satu meja. Tujuannya untuk kemajuan bersama, dengan didasari kepentingan orang banyak. Persoalan paling penting yakni, utamakan musyawarah guna mencapai kata mufakat. Pemerintah provinsi tidak tinggal diam, sebab selanjutnya melalui Biro Pemerintahan akan berkoordinasi dengan pihak kabupaten untuk mencari solusi terbaik,” jelasnya. 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky Fitrajaya | Huzari
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra