Gubernur: Maksimalkan Peran Humas di SKPD

Pangkalpinang – Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengimbau agar kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memaksimalkan peran pranata humas. Pasalnya hingga saat ini masih banyak kepala SKPD belum melakukan hal tersebut, padahal informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

“Selain itu, tempatkan pranata humas sesuai tugas dan fungsinya. Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah membuka keran informasi bagi masyarakat dan keberadaan humas dapat menjadi penyebarluasan informasi program-program pemerintah,” kata Gubernur saat membuka Workshop SDM Pranata Humas dan Humas Pemerintah se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang pertemuan Hotel Grand Mutiara, Pangkalpinang, Rabu (2/6/2015).

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini diikuti 60 peserta dari SKPD se Bangka Belitung. Dijadwalkan kegiatan berlangsung selama dua hari, terhitung tanggal 2 hingga 3 Juni 2015. Sebanyak lima pemateri akan memberi pembekalan di antaranya, Tulus Subardjono Direktur Komunikasi Publik Dirjen IKP Kemenkominfo RI, Teguh Puradisatra Managing Editor Majalah Swa, Nurlaela Arief Head Of Corporate Communication Departement PT Bio Farma.

Tak hanya itu, sebab kegiatan ini juga menghadirkan pemateri dari insan pers Bangka Belitung yakni, Albana Wakil Pimpinan Redaksi Koran Babel dan Srisugiarti Redaktur Opini Harian Bangka Pos. Sejumlah pemateri tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas pranata humas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lebih jauh ia mengatakan, pemanfaatan pranata humas harus sesuai dengan kompetensi. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang sudah menjadi paradigma baru. Melalui kegiatan ini pranata humas tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas diri, melainkan juga harus mampu menguasai teknis jurnalistik untuk membentuk opini publik.

“Sampaikan informasi program-program pemerintah dengan baik, sehingga kondisi Bangka Belitung terus stabil. Ini dapat berdampak terhadap keinginan investor untuk berinvestasi,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Tulus Subardjono Direktur Komunikasi Publik Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI. Menurutnya, pranata humas harus mengerti mengenai regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan mensosialisasikan regulasi tersebut kepada masyarakat. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peran pranata humas sedang diuji. Ia menambahkan, untuk itu pranata humas perlu meningkatkan kapasitas. Jika media massa cenderung mengangkat isu-isu negatif, maka tugas dan fungsi humas harus dapat menetralisir isu-isu tersebut. Sehingga dapat tercipta citra pemerintan yang baik.

“Humas dalam menjalankan peran dan fungsinya dapat menciptakan citra baik pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya Noviar Ishak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, kegiatan workshop untuk memberikan pelatihan kepada aparatur pranata humas pemerintah mengenai penulisan dan pelayanan informasi. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan peran dan pengetahuan aparatur humas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Pranata humas dapat meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kualitas dalam penulisan press release, opini dan artikel. Kualitas SDM pranata humas dalam pemanfaatan teknologi juga dapat ditingkatkan,” ungkapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky | Huzari
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari