Gubernur Optimis Wujudkan Sistem Keuangan Transparan

Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Bangka Belitung dapat menjadi acuan untuk melakukan pembenahan sistem keuangan. Selain itu dapat menjadi acuan bagi anggota dewan dalam melakukan pengawasan

Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menegaskan, hasil pemeriksaan keuangan APBD tahun 2014 oleh BKP akan menjadi acuan pemerintah provinsi melaksanakan keuangan tahun depan. Pemeriksaan ini dapat menjadi bahan DPRD provinsi dalam melaksanakan tugas mengawasi penggunaan anggaran. Selain itu, diharapkan BPK dapat memaklumi jika ada hasil pemeriksaan yang belum dapat ditindaklanjuti.

“Kita terus mengupayakan untuk mewujudkan pelaksanaan keuangan yang transparan,” tegasnya saat Paripurna Istimewa Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Pelaksana Keuangan APBD tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan, di ruang paripurna DPRD provinsi, Senin (22/6/2015).

Sementara Didit Srigusjaya Ketua DPRD Provinsi Kepulaun Bangka Belitung menjelaskan, dewan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini. Selanjutnya hasil ini dapat dijadikan bahan anggota dewan untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD tahun 2014. Anggota dewan dapat mempelajari hasil pemeriksaan ini, sehingga dapat membantu pelaksanaan akuntabilitas sistem keuangan.

“Ini merupakan peningkatan kerja sama antara pemerintah, DPRD dan pihak BPK. Diharapkan hasil pemeriksaan ini dapat meningkatkan pelaksanaan keuangan yang bersih, terhindar dari praktek korupsi dan nepotisme,” ungkapnya.

Sebelumnya Moermahadi Soerja Djanegara Anggota V BPK RI mengatakan, pengeloaan keuangan negara yang dilaksanakan pada tingkat provinsi merupakan wujud peningkatan kerja pemerintah provinsi. Sebagaimana diatur perundang-undangan, dalam penggunaan keuangan negara wajib membuat laporan. Selanjutnya BPK melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil laporan pelaksanaan keuangan. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib dengan memperhatikan faktor keadilan dan kepatutan.

Pemeriksaan keuangan daerah menjadi bagian tugas BPK. Ia menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, selanjutnya hasil pemeriksaan diserahkan kepada Gubernur dan DPRD provinsi. Pemeriksaan ini bertujuan memberikan pendapat tentang kewajaran dalam pengelola keuangan. Selain itu, melalui pemeriksanaan ini dapat mengungkapkan jika terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan.

“Jika terjadi penyimpangan yang mengindikasikan kerugian keuangan negara, harus diungkapkan dalam hasil laporan pemeriksaan keuangan. BPK mempunyai standar dalam melakukan pemeriksaan keuangan,” jelasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky | Huzari
Fotografer: 
Rizky