Gubernur Punya Wewenang Koordinasi Binawas

Sungailiat – Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi memiliki peran dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan (binawas) terhadap penyelenggaraan tugas perbantuan (TP) di daerah Provinsi maupun di daerah kabupaten/kota. Gubernur berfungsi menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi.

Pernyataan tersebut diungkapkan Drs. Iskandar, M.Si, Assisten II Sekretariat Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat membuka secara resmi pelaksanaan Rapat Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Koordinasi, Pebinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinntah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Novilla Boutique Resort, Senin (8/4/2013). Rapat ini diikuti beberapa SKPD kabupaten/kota, yaitu Bagian Pemerintahan Setda, Bappeda, Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU kabupaten/kota.

Ia menambahkan, sebagaimana diatur PP 19 Tahun 2010 Jo PP No. 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur dalam pasal 3, gubernur merupakan wakil pemerintah di wilayah provinsi. Pembinaan dilakukan oleh gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Sementara Pengawasan dilakukan oleh Gubernur untuk menjamin agar pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari persoalan itu, jelasnya, gubernur sebagai wakil pemerintah telah melakukan berbagai hal seperti penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota, memfasilitasi percepatan penerapan SPM, memonitoring pelaksanaan TP di kabupaten/kota dan melakukan evaluasi perda kabupaten/kota.

Lebih jauh ia mengatakan, gubernur sebagai wakil pemerintah juga melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD Kabupaten/Kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD Provinsi serta RPJPN, RPJMN, RKP serta kebijakan pembangunan nasional yg ditetapkan oleh pemerintah.

Gubernur memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan mengundang rapat para bupati/walikota, mengevaluasi raperda tentang APBD, pajak daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota. Koordinasi ini dilakukaan agar terjadinya sinkronisasi dan sinergisitas pembangunan daerah serta pelaksanaan dekonsentrasi/TP di kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud.

“Rapat ini diharapkan dapat lebih meningkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Serta penyelenggaraan pemerinahan daerah dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai,” harapnya.(an/erm)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto