Gubernur: Terapkan e-monep Untuk Percepat Serap Anggaran

Pangkalpinang – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berinisiatif mengupayakan percepatan penyerapan anggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan e-monep. Pasalnya sistem e-monep dianggap sangat efektif untuk memonitor seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dan masyarakatpun dapat ikut serta dalam memantaunya.

“Dengan monitoring evaluasi dan pelaporan secara elektronik diharapkan kepala SKPD dapat melaksanakan percepatan realisasi anggaran,” ungkap Gubernur saat membuka acara penandatanganan mou penggunaan aplikasi e-monep antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo di ruang pertemuan Pasir Padi Kantor Gubernur, Senin (30/11/2015).

Gubernur juga mengungkapkan sistem e-monep yang diadopsi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelesaikan berbagai sumbatan permasalahan percepatan realisasi anggaran pada setiap kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Dengan diterapkannya e-monep di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memberikan dampak nyata pembangunan untuk masyarakat,” harapnya.

Selain itu ditegaskan Gubernur, untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang transparansi dan pengendalian pembangunan dibutuhkan peran aktif serta dukungan dari seluruh aparatur.

“Mulai dari Kepala SKPD (eselon II), Kepala Bidang (eselon III) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pejabat penghubung Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mendukung,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Winarni Monoarfa, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo mengungkapkan strategi kunci realisasi anggaran yang berkualitas dengan mengadakan lelang lebih cepat atau tepat waktu sesuai dengan Instruksi Presiden. Selanjutnya dipaparkan Winarni, duduk bersama-sama dengan Badan Anggaran atau DPRD Provinsi untuk melakukan percepatan RAPBD.

"Pada bulan maret lelang sudah selesai dilaksanakan, sehingga pada bulan Desember kami sudah melakukan penguatan SDM, RUPS, dll, sehingga pada Januari seluruh kegiatan sudah bisa dilaksanakan. Dan seluruh SKPD sudah siap dengan TOR.

Winarni juga mengatakan jika penyerapan anggaran sedikit, secara otomatis perlambatan disegala bidang akan terjadi, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perlambatan penyerapan tenaga kerja.

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Fajrina Andini
Fotografer: 
Suci Lestari