Gubernur Titip Pesan ke Senayan

Pangkalpinang – Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ingin lebih sejahtera. Diharapkan anggota DPD RI dapat menyampaikan keinginan masyarakat tersebut ke wakil rakyat di Senayan, Jakarta. Adanya perhatian dari pemerintah pusat, setidaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Demikian pesan disampaikan Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat menerima kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia beserta Tim Ahli Budget Office DPD RI, di ruang pertemuan Pantai Tanjung Pendam Kantor Gubernur, Kamis (22/5/2014).

Sebelumnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya terdiri dari dua kabupaten dan satu kota. Gubernur mengatakan, selanjutnya terdapat pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung. Sehingga saat ini di Bangka Belitung terdapat enam kabupaten dan satu kota.

“Luas wilayah Bangka Belitung 81.725,23 km2, terdiri dari luas daratan 16.424, 23 km2 dan luas wilayah laut 65.301,00. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2011 hingga 2012 sebesar 3,14 persen. Pendapatan daerah masih bergantung pada sektor pertambangan, karena pertambangan sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Babel,” kata Gubernur.

Kunjungan kerja rombongan anggota DPD kali ini diketuai Zulbahri M, anggota DPD RI Dapil Kepulauan Riau yang juga menjabat ketua Komisi IV DPD RI. Zulbahri menjelaskan, saat ini DPD RI dan DPR RI sedang menyusun kerangka ekonomi makro, khususnya untuk RAPBN tahun 2015. Hal itu sesuai amanat UUD pasal 22 d 1945. DPD menyusun pertimbangan era RAPBN setiap tahunnya, didukung tim ahli ekonomi dan anggaran yang terhimpun dalam pusat pengkajian dan informasi anggaran pusat dan daerah.

“Masukan dari daerah akan menjadi pertimbangan DPD RI terhadap penyusunan RU RAPBN tahun 2015,” ungkapnya.

Kegiatan kunjungan daerah dilaksanakan untuk pengumpulan data dari berbagai  pemangku kepentingan, berawal dari pemerintah daerah terkait kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal transfer daerah. Sudah saatnya pemerintah daerah, DPD RI dan pemerintah pusat memiliki jaringan komunikasi untuk mengeluarkan kebijakan fiskal pembangunan dalam APBN.

“Hasil kunjungan kerja menjadi bahan bernilai untuk menyusun RAPBN tahun 2015 guna percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Adi Tri Saputra
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Rizky