Gubernur Umumkan UMP Babel 2015 Rp 2,1 Juta

PANGKALPINANG – Pemerintah menaikkan Upah Minimun Provinsi (UMP) Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 menjadi Rp. 2.100.000 atau naik Rp 460 ribu dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1.640.000.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengumumkan secara resmi UMP di Babel itu, Senin (3/11).
“Hari ini kita umumkan secara resmi tentang UMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2015,” kata Gubernur Rustam Effendi di Ruang Rapat Gubernur, Senin (3/11).
Penetapan UMP 2015 mengacu Instruksi Presiden No.9 tahun 2013 tentang Kebijakan penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, serta Peraturan Menakertrans Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Gubernur yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didik Suprapto membacakan Berita Acara Pengumuman UMP Nomor BA.200/015/TK.T/2014. Penetapan UMP 2015 oleh gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 012/Depprov/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.
Dikatakan, faktor-faktor pertimbangan penetapan UMP yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tingkat inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2014, KHL Babel menjadi Rp 2.081.968 atau naik 2,6 persen dari tahun lalu yang berada di angka Rp 1.802.823.
Sedangkan tingkat inflasi sampai dengan September 2014 untuk Pangkalpinang dan Tanjungpandan masing-masing sebesar 3,78 persen dan 7,85 persen. Dan laju pertumbuhan ekonomi sampai triwulan II tahun 2014 sebesar 4,65 persen atau menurun dibandingkan tahun 2013 pada tingkat 5,29 persen.
Menurut Gubernur Rustam Effendi, UMP Babel 2015 sebesar 100,86 persen dari KHL terendah kabupaten/kota Rp 2.082.000 atau mengalami kenaikan 28,05 persen.
Gubernur mengimbau semua pihak untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan pembayaran upah sebagai peraturan perundang-undangan.
“Setelah (UMP-red) dinaikkan, kiranya dapat diimbangi dengan kinerja para pekerja agar jangan sampai menurun. Prinsipnya, pemerintah ingin pengusaha tetap eksis dan pekerja diberikan upah yang layak. Harus ada keseimbangan,” pinta Gubernur.
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah akan melaksanakan tahapan-tahapan apabila ditemukan perusahaan yang kurang mengindahkan regulasi tentang upah dan ketenagakerjaan.
“Karena ini amanat undang-undang, pasti ada konsekuensi hukum bagi mereka yang tidak memenuhi aturan seperti tidak memberikan upah yang layak. Kita akan memanggil perusahaan tersebut sesuai tahapan sanksinya. Awalnya berupa teguran, kita ingatkan. Dan usahanya dapat kita hentikan sementara. Itu konsekuensinya,” tegas Gubernur Rustam Effendi.
Sementara Kepala Disnakertrans Babel Didik Suprapto menyebutkan, apabila merasa keberatan dengan pemberlakuan UMP maka perusahaan dapat mengajukan penangguhan pembayaran upah dalam waktu tiga bulan. Namun keberatan itu harus berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan dari pengawas yang ditunjuk untuk itu.
“Bukan berarti upah pekerja tidak dibayar. Mereka (pengusaha-red) akan membayar upah tersebut dalam waktu kesanggupan atau dirapel. Kan ada auditor publiknya, ada pengawasnya juga,” jelas Didik.
Tak hanya UMP, dalam waktu dekat juga besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2015 akan ditetapkan. Rencananya UMK akan diumumkan sekitar tanggal 21 November 2014. (ism/nata-tim mc)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Ismail | Nata
Fotografer: 
Ismail
Editor: 
Ismail