Humas Dukung Pelaksanaan KIP

Pangkalpinang - Humas berperan besar mengimplementasikan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasalnya humas dapat menjadi muara informasi baik di pemerintahan maupun lembaga publik lainnya.

Ahmad Nizar dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengatakan, era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan cepat di masyarakat. Kondisi ini menuntut institusi untuk mengakomodir dan mengantisipasi keinginan masyarakat memperoleh informasi.

Selain itu, jelasnya, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada media massa cetak dan elektronik. Kendati demikian, menjamurnya media massa dan derasnya arus informasi menerpa masyatakat belum menjamin memberi pencerahan kepada masyarakat. Sebaliknya, sajian media massa untuk beberapa kasus membingungkan masyarakat.

"Kini informasi telah diserahkan kepada masyarakat, sementara pemerintah mengurusi pembuatan kebijakan, regulasi dan fasilitasi," tegasnya saat menyampaikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi Peran Humas Menuju Good Governance dan Clean Governance di Novotel Bangka Tengah, Selasa (29/4/2014).

Ia menambahkan, kelembagaan kehumasan harus dimiliki setiap instansi pemerintah. Ini untuk mengimbangi arus informasi masyarakat yang sewaktu-waktu merugikan. Sebab humas berperan aktif menciptakan citra positif. Namun pencitraan juga harus mengindahkan kode etik kehumasan.

Setiap pejabat mempunyai tugas dan fungsi kehumasan baik di instansi pemerintah, departemen, lembaga-lembaga negara maupun unit-unit usaha lainnya seperti BUMN, BUMD di pusat maupun daerah. Pengelola kehumasan pemerintah harus dapat lebih meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme serta mempertinggi daya dan hasil guna kerja.

"Pengelola kehumasan harus loyal kepada instansi, memiliki kinerja berkomunikasi dan berintegritas moral. Sebab humas berfungsi membantu memaksimalkan upaya organisasi menjaga, meningkatkan citra organisasi," tegasnya.

Humas pemerintah dilarang memberikan informasi bersifat rahasia. Selain itu, ungkapnya, pengelola kehumasan tidak boleh terlibat melakukan kegiatan demi memajukan kepentingan tersembunyi serta tidak mewakili kepentingan yang saling bersaing antar kehumasan pemerintah.

Humas bertanggungjawab menyajikan informasi berdasarkan data dan fakta yang telah diolah untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Jika terdapat informasi tak benar atau menyesatkan beredar di media massa, pengelola kehumasan dapat memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi guna meralat dan meluruskan informasi tersebut. Sebab tujuan utama pencitraan yakni mengubah hal negatif menjadi hal positif.

"Humas juga dapat melakukan riset pendapat, sikap dan harapan masyrakat terhadap institusi serta memberi saran tindakan-tindakan yang diperlukan institusi untuk mengatasinya. Humas juga dapat membuat analisis trend masa depan yang berdampak terhadap institusi," jelasnya.(hzr/rf)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari | Rizky
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Rizky