Indeks Kerawanan Pilkada Babel Masuk Kategori Sedang

Pangkalpinang – Indeks kerawanan pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk kategori sedang. Nilai bobot pengukuran kerawanan yang dilakukan Bawaslu RI hanya berada di 2,2 poin. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah provinsi untuk mengindentifikasi sejak dini potensi-potensi kerawanan tersebut.

Andi Bataralifu Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otonomi Daerah menjelaskan, indeks kerawanan itu akan dilounching Bawaslu tanggal 29 mendatang. Hasil penilaian ini didasarkan pada tiga dimensi di antaranya, penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi. Terkait penyelenggaraan yaitu integritas terhadap kekerasan.

“Untuk dimensi kontestasi, mulai dari pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan maupun kekerabatan.

Sedangkan dimensi partisipasi mengenai penggunanaan hak pilih. Skor total bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2,2 poin dengan kategori kerawanan sedang,” jelasnya saat Rakornis Pilkada dan Kebijakan Penyelenggaraan Pemda, di ruang pertemuan Pasir Padi, Kantor Gubernur, Rabu (24/8/2016).

Terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), untuk KPU di seluruh Indonesia sudah selesai. Ia memaparkan, namun untuk Bawaslu masih terdapat beberapa daerah belum bisa menyelesaikannya. Seperti Provinsi Aceh dan Papua Barat serta beberapa kabupaten/kota lainnya. Untuk mencari solusi ini, minggu depan beberapa daerah tersebut akan dipanggil ke Mendagri.

Lebih jauh ia menjelaskan, terdapat penajaman regulasi pilkada. Jika berbicara masalah undang-undang pilkada, dalam tiga tahun terakhir sudah lima kali direvisi. Mulai dari Undang-Undang No 22 Tahun 2014, Perppu No 1 Tahun 2014, Undang-Undang No 1 Tahun 2015, Undang-Undang No 8 Tahun 2015 dan sekarang Undang-Undang No 10 Tahun 2016.

“Sehingga perlu konsentrasi memahami regulasi, karena setiap perubahan ada hal-hal yang signifikan berpengaruh terhadap proses tahapan maupun penyelenggaraan di lapangan. Dalam undang-undang kali ini ada beberapa penegasan terkait penyelarasan segenap keputusan MK,” ungkapnya.

Menyinggung mengenai pemeriksaan kesehatan calon, Andi mengatakan, tidak serta merta hanya tim dokter saja. Tetapi melibatkan psikologi dan BNN sebagai pengamanan terhadap kasus-kasus kepala daerah terlibat narkoba serta kesiapan mental kepala daerah berusia relatif muda. Jadi pemeriksaan kesehatan tidak hanya mencakup fisik.

Contoh lain, mengenai penguatan peran Bawaslu. Jika undang-undang terdahulu Bawaslu tidak mempunyai kewenangan sampai pembatalan pasangan calon. Namun berdasarkan rekomendasi Bawaslu, pilkada kali ini KPU bisa membatalkan pasangan calon jika melanggar atau terkait money politik dan kasus lainnya.

“Kalau pasangan calon yang dibatalkan berkeberatan, bisa membawa kasus ke Bawaslu RI. Jika keputusan Bawaslu RI menguatkan keputusan Bawaslu provinsi, bisa dilanjutkan ke MA. Jadi tidak lewat PTUN lagi,” ungkapnya. 

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Adi Tri Saputra | Huzari
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra