Ingat! Pejabat Wajib Lapor LHKPN, Begini Cara Cepatnya

PANGKALPINANG -- Penyelenggara negara yang baru pertama kali menjabat, pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun dan berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara diwajibkan melapor LHKPN.

Demikian dikatakan Kabag Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Wardati saat Bimtek Penginputan e-LHKPN di di Ruang Rapat Pulau Ketawai, Kantor Bappeda Kepulauan Bangka Belitung, Senin (10/12/2018).

"Ini berdasarkan Peraturan KPK No 07 Tahun 2016. Setiap tahun diwajibkan melapor LHKPN. Periode pelaporan dimulai 2 Januari sampai 31 Maret. Sedangkan untuk harta yang dilaporkan dihitung dari Januari sampai 31 Desember," kata Wardati.

Bimtek Penginputan e-LHKPN untuk memberi pemahaman mekanisme, tata cara penginputan e-LHKPN. Sehingga, kata Wardati, pejabat wajib lapor dapat melaporkan LHKPN dengan tepat waktu. Bagi pejabat wajib lapor yang tidak tepat waktu, akan dilakukan penundaan TPP.

Tahun ini, jelas Wardati, ada 35 orang dari 241 wajib lapor telat menyampaikan e-LHKPN. Lima di antaranya pejabat eselon II. Kendala penginputan e-LHKPN, karena kurang paham harta yang harus dilaporkan. Seluruh harta suami, istri dan anak yang menjadi tanggungan harus dilaporkan.

"Laporkan sepanjang harta tersebut diakui suami, istri atau anak yang masih menjadi tanggungan. Diharapkan peserta menularkan pengetahuan bimtek ini kepada teman-teman lain, terutama yang wajib lapor," ujarnya.

Sumber: 
Bappeda
Penulis: 
Rizky
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Huzari