Investasi, Bangka Belitung Butuh Listrik 700 MW

Koba – Jika berbicara invetasi, Bangka Belitung membutuhkan listrik sekitar 700 MW. Artinya kapasitas listrik saat ini masih jauh dari kebutuhan sektor investasi. Masih ada keluhan dari pihak hotel dikarenakan tidak mendapatkan aliran listrik pada malam hari. Hal ini mengakibatkan investor harus mengeluarkan biaya besar, dan itu berdampak terhadap tingginya harga kamar hotel di Bangka Belitung.

Demikian dikatakan Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di ruang pertemuan VIP Pemda Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (29/10/2015).  Ia menambahkan, ketersediaan energi menunjang percepatan pembangunan. Khusus di Bangka Belitung kondisi kelistrikan sangat tidak menggembirakan.

“Undang-Undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan perlu ditinjau, karena undang-undang tersebut menghambat investasi di bidang kelistrikan. Mestinya jika PLN tidak mampu menyediakan listrik, biarkan pihak swasta masuk. Lalu terjadi persaingan harga yang dapat dinikmati rakyat. Ratusan pengusaha ingin berinvestasi di bidang kelistrikan, namun dibeli dengan harga murah. Selain itu, PLN tidak membeli semua energi listrik yang dihasilkan pembangkit swasta,” jelasnya.

Sementara Rustamadji GM PLN Wilayah Bangka Belitung menjelaskan, jumlah pelanggan di Bangka Belitung hampir 280 ribu dengan beban puncak 129 MW. Sehingga daya mampu 157 MW masih di atas daya beban puncak. Berbeda kondisi di Belitung dengan daya mampu 49 MW. Karena sedang ada perbaikan 16 MW, efektif kapasitas listrik 33 MW. Untuk melayani beban puncak 38 MW sehingga mengalami defisit sekitar lima megawatt.

“Kondisi ini tidak dapat dihindari dan berdampak terhadap pemadaman sekitar lima megawatt. Rencana ke depan melakukan penambahan kapasitas sebesar 60 MW menggunakan mobile power plant berlokasi di Air Anyir. Untuk mobile power plant  ini beroperasi tahun depan untuk melayani pelanggan-pelanggan besar,” ungkapnya.

Selain itu ada PLTG yang dijadwalkan masuk akhir tahun 2018 atau 2019. Ia menambahkan, kemudian ada PLTU Bangka I dan II berkapasitas 200 MW. Ada juga pembangunan PLTU Belitung baru berkapasitas 2x16 MW dan pembangkit lain berkapasitas 20 MW di Belitung. Diperkirakan terjadi pertumbuhan kapasitas sekitar 13 hingga 14 persen per tahun

PLN juga akan melakukan interkoneksi melalui kabel laut. Artinya ada tambahan listrik dari Sumatera sekitar 20 MW. Menurut Rustamadji, untuk saat ini PLN sudah bisa memberikan 90 persen kebutuhan energi listrik Bangka. Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Karena secara nasional belum mencapai 90 persen atau masih berada diangka 85 hingga 89 persen. Untuk listrik pulau-pulau kecil seperti di Pulau Gersik dan Pongok dibangun PLTS komunal.

“Tahun ini, terhitung Januari hingga September 2015 ada sekitar 2000 pelanggan baru di Bangka Belitung terpasang setiap bulannya. Jadi secara komulatif sekitar 20 ribu pelanggan baru. Artinya PLN tetap menambah kapasitas dengan dibuktikan adanya penambahan pelanggan,” tandasnya.

Sementara Noviar Ishak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai, kondisi pelayanan PLN lebih dari 90 persen hanya untuk pelayanan sektor domestik (penduduk saja). Rasio Elektrifikasi (RE) merupakan perbandingan jumlah rumah yang sudah dialiri listrik dan jumlah total rumah yang ada (RE Babel > 91 persen), dan untuk sektor komersil (industri dan pariwisata) belum terlayani dengan baik.

Mengenai adanya 17 hotel yang belum terbangun di Belitung akibat kurang pasokan listrik, jelasnya, jika satu hotel membutuhkan tiga megawatt, berarti kekurangan 51 MW. Belum lagi untuk sektror industri seperti smelter dan sebagainya. Proyeksi kebutuhan yang dipaparkan PLN mengacu pada kebutuhan domestik. Informasi BKPM Pusat, saat ini real kebutuhan listrik di Belitung untuk mengundang investor sekitar 100 MW.

“Jadi memang kondisi perlistrikan di Babel dalam kondisi darurat, sesuai yang dilaporkan Gubernur kepada Presiden. Proyeksi kebutuhan tidak bisa linier, harus ada percepatan, lompatan besar. Percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Babel harus sejalan dengan percepatan ketersediaan listrik,” jelas mantan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut.

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya