Ir. H. Syahrudin menjadi Sekda Baru Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang - Kantor Gubernur Lantai 3, pada siang hari ini dipenuhi oleh para tamu undangan untuk acara Pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baru. Para tamu undangan yang hadir terdiri dari para kepala SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jajaran Ibu-ibu Dharma Wanita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga turut dihadiri oleh Sekda Pangkalpinang Ferry Insani.

Acara pelantikan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya digelar, walau agak sedikit tertunda dari jadwal, tapi akhirnya berjalan dengan lancar. Acara dimulai setelah Gubernur Rustam Effendi memasuki ruangan.

Terhitung tanggal 22 Januari 2014, secara resmi menjabat posisi Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 175/M Tahun 2013. Keputusan mengganti Sekda terdahulu DR. Ir. Imam Mardi Nugroho, MT. dikarenakan beliau sudah memasuki masa pensiun. Dan Gubernur mengatakan bahwa Syahrudin dianggap telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Sekda.

Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan atas dilantiknya Ir. H. Syahrudin, M.Si, dan diharapkan bahwa beliau dapat melaksanakan tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan untuk DR. Ir. Imam Mardi Nugroho, MT. Gubernur mengucapkan rasa terimakasih atas pengabdiannya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. “Dedikasi, loyalitas, dan pengabdian Pak Imam Mardi Nugroho selama menjalani tugasnya sebagai Sekda membuat para pejabat lainnya bercermin kepada saudara”, ujarnya.

Kepemimpinan yang baru ini akan tetap melanjutkan program reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk itu Sekda akan berkoordinasi dengan para kepala SKPD.

Kemudian Gubernur pun turut menyampaikan, bahwa para aparatur negara khususnya di Bumi Serumpun Sebalai agar memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sehingga kepentingan rakyat dapat terlayani dengan baik. “Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah dalam APBD, belanja publik harus diupayakan peningkatannya dibandingkan belanja aparatur sektor-sektor pelayanan publik yang berdampak kepada upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, serta yang berdampak kepada upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang perlu mendapat prioritas.” Tutupnya. (K5/TMC)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Khalimo
Fotografer: 
Khalimo
Editor: 
Khalimo