Jafung Awal PNS Meniti Karier

PANGKALPINANG - Sedikitnya terdapat 129 jabatan fungsional telah disahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lima jabatan dari jumlah tersebut merupakan jabatan fungsional baru, salah satu di antaranya jabatan fungsional polisi pamong praja. Sejumlah jabatan fungsional ini diharapkan dapat mengembangkan karier pegawai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Supriono Catur Direktur Jabatan Karier BKN menjelaskan, ada lima jabatan baru fungsional telah disahkan, namun hanya satu jabatan fungsional bisa diterapkan di daerah yakni jabatan fungsional polisi pamong praja. Sementara empat jabatan baru lainnya hanya dapat digunakan di tingkat pusat seperti pemeriksa imigrasi.

Pegawai yang menyandang jabatan fungsional berfungsi menjalankan tugas di masing-masing lini berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Ia mencontohkan, pelayanan fungsional yaitu pelayanan yang menjadi tugas di instansi masing-masing seperti di instansi kearsipan melakukan pelayanan arsiparis, dan di rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan.

"Karier awal PNS dari jabatan fungsional. Karier struktural merupakan karier alternatif setelah pegawai menjalani jabatan fungsional. Setiap pegawai bisa menjadi pegawai struktural jika mampunyai kemampuan manajerial," ungkapnya saat menyampaikan materi pada kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu, di Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (3/4/2014).

Pengangkatan pertama pegawai dilakukan untuk mengisi lowongan formasi melalui CPNS. Menurut Catur, selanjutnya dalam penetapan prestasi kerja pegawai jabatan fungsional ditetapkan oleh tim penilai dengan menetapkan angka kredit. Oleh sebab itu, jika di daerah terdapat 15 jabatan fungsional, harus ada 15 juga tim penilai. Penetapan angka kredit tersebut menjadi dasar bagi pegawai untuk mengajukan kenaikan pangkat.

Dalam tim penilai harus terdapat pejabat fungsional. Lebih jauh ia mengatakan, setelah angka kredit ditetapkan tim penilai tidak boleh dikomplen pegawai yang dinilai. Adapun pengumpulan angka kredit dalam prosentasi tertentu, 20 persen dari kegiatan tugas pokok. Lalu pengumpulan 12 angka kredit berasal dari kegiatan pengembangan profesi. Untuk jabatan fungsional tidak ada kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat jabatan fungsional yaitu kenaikan pangkat pilihan.

Ada pembinaan dalam jabatan fungsional seperti pembebasan sementara, namun pegawai tersebut bisa diangkat kembali. Kendati demikian tidak menutup kemungkinan diberhentikan dari jabatan fungsional. Pembebasan sementara bisa dilakukan jika pegawai tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam waktu lima tahun, cuti belajar lebih dari enam bulan atau cuti di luar tanggungan negara.

"Untuk mendapatkan penilaian, harus mengumpulkan bukti-bukti kegiatan yang dilakukan," tegasnya.(hzr/adt)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari | Adit Tri Saputra
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari