Joko: Jasa Pos Sarana Vital Negara

Pangkalpinang – Pos merupakan sarana vital bagi negara. Sebab penyelenggaraan pos dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Selain itu, jasa pos juga mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, penggerak roda perekonomian serta dapat meningkatkan hubungan antar bangsa.

Demikian disampaikan Joko Gunarso mewakili Kasubdit Layanan Pos Komersial Direktorat Pos Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Menurutnya, ada empat segmen layanan pos yaitu, layanan pos dinas, layanan pos universal, layanan pos komersial serta prangko dan filateli. Pelayanan jasa pos bertanggung jawab terhadap segala aktivitasnya.

“Pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi jika terjadi kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, keterlambatan dan jika tidak sesuai antara barang yang dikirim dan yang diterima,” jelasnya saat kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggara Pos dan Jasa Titipan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel PIA Pangkalpinang, Rabu (18/6/2014).

Penyelenggara pos wajib memberikan ganti atas kerugian yang dialami pengguna jasa. Ia menambahkan, ganti rugi diberikan jika terdapat kelalaian atau kesalahan penyelenggaraan pos. Namun penyelenggara pos tidak wajib mengganti rugi jika kelalaian atau kesalahan karena bencana alam, keadaan darurat atau hal lain di luar kemampuan manusia.

Kegiatan yang dibuka Andi Hudirman, Asisten II Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini bertujuaun memberikan pencerahan serta meningkatkan kepatuhan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pos dan jasa titipan. Sebab bimbingan teknis ini merupakan salah satu upaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut.

Menurut Asisten, perkembangan penyelenggaraan pos telah mengalami paradigma baru sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984. Perubahan paradigma terjadi hampir di seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya di pemerintah tetapi juga di kalangan pelaku industri dan masyarakat.

Di sisi lain, jelasnya, regulasi perizinan juga berubah. Semula pelayanan perizinan terbagi menjadi perizinan kantor pusat, cabang dan agen yang wewenang pemberian izinnya ada pada masing-masing tingkatan pemerintah. Namun sekarang perizinan jasa layanan pos dilakukan secara nasional. Jadi semua jenis layanan pos harus mendapatkan izin dari menteri.

“Ini menjadi tantangan baru, dan dalam setiap penyelenggara pos harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang ada. Tantangan baru ini menimbulkan peluang baru, dan harus dimanfaatkan pemangku kepentingan agar terwujud tertibnya penyelenggaraan layanan jasa pos nasional," harapnya.

Sebelumnya, Gandi Ketua Pelaksana Kegiataan Bimtek menjelaskan, kegiatan ini bertujuan  memberikan pencerahan kepada segenap penyelenggara pos dan jasa titipan di Provinsi Kepulauan Bangka belitung. Tak hanya itu, sebab juga menjadi wahana edukasi dan persuasi agar penyelenggara pos dan jasa titipan dapat meningkatkan kepatuhan dan ketaataan.

“Tak kalah penting, kegiatan ini dapat menambah wawasan aparatur dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara pos dan jasa titipan di Bangka Belitung. Peserta bimtek terdiri dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo kabupaten/kota dan perwakilan penyelenggara pos dan jasa titipan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” paparnya.(adit/rizky)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky | Adit Tri Saputra
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari