Kader Pembangunan Manusia Punya Peran Aktif Cegah Stunting di Babel

PANGKALPINANG – Tugas dan peran para kader KPM (Kader Pembangunan Manusia) adalah untuk membantu melakukan pemantauan layanan pencegahan stunting dengan sasaran rumah tangga yaitu, 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak dan sekaligus berperan aktif dalam memastikan setiap kelompok sasaran cegah stunting hingga ke pelosok desa serta, memastikan bahwa setiap desa mendapatkan layanan yang berkualitas.

Yuniar Putia Rahma selaku Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Prov. Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan pelaksanaan tugas pemantauan layanan pencegahan stunting yang dilakukan oleh kader KPM ini merupakan, salah satu langkah pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemda, guna mengatasi keterbatasan dalam memetakan kondisi kasus stunting yang terjadi. Mulai dari tingkat kota, hingga ke pelosok desa. 

Selain hal di atas, kondisi prevelensi kasus stunting dari data pemerintah pusat menunjukkan bahwa kondisi prevelensi stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam ketegori yang membutuhkan penanganan. 

“Berdasarkan data e-PPBGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) 13 Februari 2019 lalu, data prevelensi kasus stunting di Babel perlu menjadi perhatian. Karena, secara keseluruhan rata-rata mencapai 16,8 persen, di mana kasusnya tersebar di sejumlah wilayah kabupaten/kota, seperti untuk Kabupaten Bangka Barat itu prevelensi kasus stunting sebesar 16,8 persen, kemudian Kabupaten Bangka tingkat kasus stunting nya 8,9 persen, Kabupaten Belitung kasus stuntingnya 13 persen, Kabupaten Bangka Tengah sebesar 7 persen, Kabupaten Bangka Selatan kasus stunting nya 12,9 persen Kabupaten Belitung Timur 7,3 persen serta Kota Pangkalpinang prevelensi kasus stuntingnya sebesar 10.1 persen,” ungkapnya.

Adapun laporan hasil pemetaan dan penanganan pengentasan dan pencegahan stunting yang dilakukan oleh KPM nantinya akan diinput dalam satu sistem informasi berbasis digital yang dikenal dengan e-HDW (Aplikasi Human Development Worker) yang terkoneksi dan terintegrasi dengan pemerintah pusat dalam memantau kondisi dan penanganan stunting di daerah. 

Setidaknya ada 7 (tujuh) tugas pokok dan fungsi dari para kader pembangunan manusia (KPM) cegah stunting sebagaimana hasil pengarahan dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah  Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada seluruh Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa tingkat provinsi se-Indonesia secara rapat virtual terkait pelaksanaan dari konvergensi aksi penilaian  penanganan stunting pada tanggal 7 - 9 September 2020 lalu. 

Adapun tujuh tugas pokok KPM dalam membantu pemerintah terkait upaya pengentasan dan pencegahan kasus stunting antara lain :
1. KPM berperan serta melakukan sosialisasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran Panjang/tinggi badan balita sebagai alat deteksi dini cegah stunting;
2. KPM melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan anak; 
3. Membantu dalam  melakukan pemantauan layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak  dan sekaligus berperan aktif dalam memastikan setiap kelompok sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
4. Melakukan fasilitas advokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa intervensi gizi spesifik dan sensitif;
5. KPM berperan dan bertugas dalam memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi kesehatan ibu dan anak;
6. KPM bertugas dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif  dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
7. Melaksanakan koordinasi dan atau kerja sama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan atau perangkat desa. 

Kabid Yuniar Putia menjelaskan, sebelum melepas para kader KPM terjun ke masyarakat setidaknya akan dilakukan pembekalan bagi para kader yang diselenggarakan oleh Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

“Jadi para kader KPM ini akan mendapatkan pembekalan terlebih dahulu terkait teknis pelaksanaan tugas di lapangan, seperti hari ini Senin 21 s.d. 22  September 2020. Pelatihan angkatan I bagi kader KPM untuk wilayah Bangka Tengah dan Bangka, kemudian Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa akan jadwalkan pelaksanaan pelatihan bagi KPM wilayah Bangka Selatan dan Bangka Barat pada tanggal 1 s.d. 2 Oktober 2020 kemudian, angkatan 3 untuk kader KPM Belitung dan Belitung timur pada tanggal 8 s.d. 9 Oktober 2020,” pungkasnya.

Sumber: 
DPMD
Penulis: 
Stevani
Fotografer: 
Stevani
Editor: 
Listya