Kadinkes Babel: Cakupan Imunisasi Pengaruhi Kekebalan Komunitas

PANGKALPINANG -  Cakupan imunisasi akan mempengaruhi terbentuknya kekebalan komunitas terhadap penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi (PD3I). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mulyono Susanto saat membuka kegiatan Pertemuan Koordinasi Tim Teknis Program Imunisasi di Hotel Sun. (09/12/2019)

"Apabila cakupan imunisasi rendah, kekebalan komunitas tidak terbentuk.  Sebaliknya, apabila tinggi, kekebalan komunitas akan terbentuk," tegasnya.

Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi (PD3I). "Penyakit tersebut berpotensi menjadi kejadian luar biasa (KLB) atau wabah apabila cakupan imunisasi rendah sehingga kekebalan kelompok tidak terbentuk," lanjutnya. 

Imunisasi, tambah Mulyono, merupakan upaya pencegahan primer terhadap penyakit berbahaya, antara lain tuberkulosis,  hepatitis B, polio, difteri, persis (batuk rejan atau seratus hari), tetanus, campak, serta meningitis, dan pneumonia akibat infeksi HIB.

"Target eradikasi polio dan eliminasi beberapa PD3I, misalnya campak rubela pada tahun 2020 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan target global. Dan ini harus mendapat dukungan dari daerah dengan melaksanakan upaya peningkatan cakupan dan mutu pelaksanaan imunisasi sehingga kekebalan komunitas masyarakat terhadap PD3I," ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Henri, mengatakan bahwa cakupan imunisasi menjadi salah satu indikator rencana strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015-2019 yang harus dicapai oleh kabupaten/kota, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

"Salah satu program utama dalam kebijakan nasional yang harus dilaksanakan adalah peningkatan cakupan dan mutu imunisasi," ujarnya. 

Untuk memperoleh hasil maksimal dari penyelenggaraan program imunisasi nasional berkualitas, imbuh Henri, harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang juga berkualitas. "SDM tersebut harus dapat menjalankan program imunisasi yang memenuhi standar sehingga dapat memberi jaminan kuantitas dan kualitas tinggi dari pelaksanaan imunisasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," lanjutnya. 

Untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan cakupan dan mutu pelaksanaan imunisasi dasar lengkap yang tinggi tersebut, maka dilakukan koordinasi dengan tim teknis dari kabupaten/kota.
"Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginisiasi pertemuan tim teknis program imunisasi kabupaten/kota untuk dapat mengevaluasi kendala dan solusi pelaksanaan program imunisasi selama tahun 2019. Tentunya juga membahas rencana aksi program imunisasi untuk tahun 2020," pungkasnya.

Sumber: 
Dinkes Babel
Penulis: 
Adinda Chandralela