Kanwil BPN Sosialisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Pasca Legalisasi Aset

PANGKALPINANG – Legalisasi aset atau disebut juga kegiatan sertifikasi hak atas tanah masyarakat merupakan salah satu kegiatan asset reform yang telah dilakukan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / BPN diseluruh Indonesia. Sertifikasi hak atas tanah ini tidak hanya semata-mata bertujuan untuk sebagai upaya tertib hukum dan tertib administrasi pertahanan tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan bagi pemilik tanah dan rakyat Indonesia agar hidup mandiri dan berkelanjutan.

Untuk itu, Badan Pertanahan Nasional Kanwil Prov Babel menggelar acara sosialisasi program pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan di Hotel Soll Marina pada hari selasa (23/5/2017). Dimana pada acara tersebut turut hadir beberapa nara sumber yaitu Direktorat Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN yang di wakili oleh Samson Sitanggang, Kabid Hubungan Hukum Pertanahan Kanwil BPN Babel H. Zulkifli. SH. MH, dan Dosen Fakultas Ekonomi UBB Darus Altin yang memberikan paparan mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pasca Legalisasi Aset/Tanah.

Pada kesempatan tersebut, Kabid Hubungan Hukum Pertanahan Kanwil Prov Babel H. Zulkifli. SH. MH, mengatakan bahwa kegiatan ini berdasarkan DIPA yang sudah digariskan dari pusat dan merupakan kegiatan lintas sektor, “Seperti men-sertifikatkan untuk para UKM, men-sertifikatkan tanah para nelayan dan petani, men-sertifikatkan para MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Ini Program-program yang dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh BPN berdasarkan TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Agraria dan pengelolaan sumberdaya alam,” jelasnya.

Dalam hal legalisasi aset ini, menurut keterangan zulkifli, hingga saat ini para nelayan pun masih banyak yang belum memiliki aset pribadi dimana mereka mendirikan rumah di pinggir sungai atau di pinggir pantai yang tidak bisa disertifikatkan. Ini merupakan salah satu kendala.

Lebih jauh Ia mengatakan untuk di Provinsi pada tahun ini direncanakan akan mensertifikatkan para petani berjumlah 2600 orang dengan dana dari Provinsi.

“Jatah di Bangka ini tiap tahun selalu ada tetapi tidak banyak karena keterbatasan SDM dari kami,” ungkapnya.

Kemudian setelah disertifikatkan, BPN membuat program untuk kelanjutannya / pasca legalisasi aset. “BPN segera membentuk program-program yang harus dilaksanakan, hal ini sudah tertera di Juknis pemberdayaan legalisasi aset,” lanjut Zulkifli.

Dalam hal langkah-langkah untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset yang diperlukan, Zulkifli menerangkan sebagai berikut, yaitu; Pemetaan Sosial, Pemetaan Lokasi, Pembentukan Organisasi, Penyusunan Model Pemberdayaan, Penyuluhan dalam rangka pengembangan program, dan pendampingan pemberdayaan pasca legalisasi aset. (K5)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Khalimo Tabarani
Fotografer: 
Khalimo