Kawasan KEK Pariwisata Tanjung Gunung Masih Terkendala Status Lahan

PANGKALPINANG -- Hingga kini pengembangan Kawasan Ekonomi khusus (KEK) pariwisata Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah masih terkendala persoalan lahan. Pasalnya terdapat lahan kawasan pertambangan di sekitar lokasi.

Pengembangan kawasan wisata menjadi salah satu prioritas daerah. Sebab sektor ini dianggap bisa mengganti sektor pertambangan yang sampai saat ini masih menjadi sektor primadona. Cukup banyak potensi wisata di Bangka Belitung, di antaranya wisata alam pantai.

Andy Yusfany Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, untuk kawasan KEK Tanjung Gunung masih terkendala persoalan peruntukan kawasan. Konsorsium kawasan KEK Tanjung Gunung minta 385 hektare lahan.

"Sejumlah luas lahan tersebut untuk kepentingan KEK pariwisata. Kemudian ini harus diakomodir dalam RTRW Kabupaten Bangka Tengah," kata Andy usai rapat konfirmasi lahan KEK Tanjung Gunung, Senin (21/1/2019).

Selanjutnya, kata Andy, persoalan muncul karena DPRD Kabupaten Bangka Tengah belum mau menyetujui. Karena di dalam luas lahan 385 hektare tersebut, ada sekitar 200 hektare merupakan kawasan pertambangan.

Konsorsium Pan Sekujur, Tanjung Gunung sebagai pengusul KEK, jelas Andy, sudah punya kesempatan bersama dengan PT Timah terkait persoalan ini. Namun untuk hal satu ini, pemda tidak berkepentingan, sebab ini sudah masuk ranah antara pebisnis.

Untuk membahas persoalan ini lebih lanjut, rencananya besok Selasa (22/1/2019) Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Tengah ingin berdialog dengan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dialog ini bertujuan memperjelas persoalan.

Wakil rakyat tersebut ingin mendengarkan penjelasan dari Kepala Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, ESDM dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertemuan itu dijadwalkan pukul 14.00 WIB.

"Berkas masuk ke dewan KEK nasional, lahan itu seluas 385 hektare. Dewan KEK minta lahan itu masuk RTRW Bangka Tengah," papar Andy.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Editor: 
Padli