Kebijakan Rencana Aksi Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Merkuri

PANGKALPINANG - Kok merkuri ya, mengapa? Merkuri (raksa; air raksa; hydragyrum; quicksilver) adalah unsur kimia bernomor atom 80 dengan simbol Hg. Merkuri merupakan logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi, dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfir. Sumber merkuri dalam kehidupan sehari-hari : pembangkit listrik berbahan batu bara, pertambangan emas skala kecil, tensimeter, kosmetik pemutih kulit, baterai, lampu, termometer merkuri, dan penambal gigi.

Pajanan merkuri ke dalam tubuh manusia dapat terjadi melalui : menghirup udara yang terkontaminasi merkuri, mengonsumsikan makanan dan minuman yang terkontaminasi, absorpsi/penyerapan melalui kulit. Pajanan akut : kerusakan paru-paru, gangguan abdominal, gangguan fungsi ginjal, dan gangguan dan kerusakan kulit. Pajanan kronis : kerusakan ginjal, kerusakan sistem saraf pusat. Sumber paparan umum : ikan predator besar terkontaminasi merkuri, sayuran dari tanah terkontaminasi merkuri, kosmetik, sabun, penggunaan dan kerusakan produk yang mengadung merkuri (lampu, baterai, alat-alat kesehatan). Paparan di tempat kerja : produksi produk yg mengandung merkuri (lampu, baterai, alat kesehatan), pertambangan emas skala kecil, industri klor alkali, produksi semen, produksi logam.

Sumber merkuri dalam negeri : cinnabar (HgS / merkuri sulfida) adalah bijih utama merkuri, tahun 2016-2017 praktik pertambangan batu sinabar marak dilakukan oleh penambang rakyat tanpa ijin, penambang menjual batu cinnabar ke beberapa kota di Pulau Jawa, di antaranya Jakarta, Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, dan Surabaya. Sejak tahun 2018 pertambangan batu sinabar dilarang. Tahun 1950-an pencemaran Teluk Minamata di Jepang menyebabkan 120 penduduk Minamata meninggal dan 800 orang menderita sakit. Biaya pembersihan lumpur sekitar 1,5 juta m³ selama 14 tahun dengan biaya USD 359 juta.

Kajian UN Environment (United Nations Environment Programme) tahun 2001 menyimpulkan bahwa merkuri dan senyawanya menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan hidup secara global. Oleh karena itu, perlu tindakan internasional. Tahun 2009 UN Environment menyelenggarakan Governing Council (GC) membentuk Intergovernmental Negotiating Committee (INC) yang bertujuan menyusun instrumen hukum internasional tentang pengaturan merkuri global. Pada 10 Oktober 2013, penandatanganan oleh 92 negara PBB tentang “Minamata Conventionon Mercury”. Undang-Undang No. 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri). Tujuannya adalah melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri dan senyawa merkuri antropogenik (disengaja). Mandatnya adalah pembatasan, pengendalian, dan penghapusan penggunaan merkuri meliputi: sumber pasokan dan perdagangan merkuri, produk-produk mengandung merkuri, proses produksi yang menggunakan merkuri atau senyawa merkuri, pertambangan emas skala kecil, emisi dan lepasan, limbah merkuri, lahan terkontaminasi,  dan aspek kesehatan.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yaitu : Arahan Presiden tanggal 9 Maret 2017 pada rapat kabinet terbatas tentang penghentian penggunaan merkuri di pertambangan rakyat, September 2017 Ratifikiasi Konvensi Minamata melalui UU Nomor 11 tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention On Mercury, Oktober 2017 Rapat Koordinasi Teknis terbatas mengenai merkuri dipimpin Menteri LHK RI, tahun 2018 Penyusunan Rancangan Peratuaran Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN – PPM), tahun 2019 Penerbitan Perpres Nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN – PPM).

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAN – PPM menjadi pedoman bagi menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah, gubernur, dan bupati/wali kota dalam rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri. Ada 4 (empat) bidang prioritas yaitu : PESK, kesehatan, manufaktur, dan energi, dengan target sebagai berikut, sektor manufaktur 50 % tahun 2030, sektor energi 33,2 % tahun 2030, sektor PESK 50% tahun 2025, dan sektor kesehatan 100% pada tahun 2020.

Strategi pelaksanaan untuk pengurangan penguatan komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar K/L; penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah; pembentukan sistem informasi; penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi; penguatan komitmen dunia usaha dalam pengurangan merkuri; dan penerapan teknologi alternatif ramah lingkungan. Strategi pelaksanaan untuk penghapusan yaitu, penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar K/L; penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah; peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan SDM; pembentukan sistem informasi; penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi; penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas merkuri; pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempatan; dan penguatan penegakan hukum.

Tugas dan wewenang menteri yaitu, melaksanakan RAN – PPM, melaksanakan penentuan dan evaluasi pelaksanaan RAN – PPM, nengoordinasikan penentuan dan evaluasi pelaksanaan RAN – PPM, mengelola data dan informasi, menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAN – PPM, memberi pendampingan kepada gubernur, bupati/wali kota, melaksanakan tupoksi focal point nasional Konvensi Minamata. Tugas dan wewenang menteri/kepala lembaga non kementerian yaitu, melaksanakan RAN – PPM, penentuan dan evaluasi pelaksanaan RAN – PPM, menyampaikan hasil pelaksanaan RAN – PPM, memberikan pendampingan kepada gubernur, bupati/wali kota. Tugas gubernur di antaranya, menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan RADPPM provinsi; melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaran RAD-PPM provinsi; mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi RAD-PPM provinsi; dan menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM provinsi; memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun RADPPM kabupaten/kota. Tugas bupati/wali kota yaitu, menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan RAD-PPM kabupaten/kota;  melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaran RAD-PPM kabupaten/kota; menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kabupaten/kota kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Substansi Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM) yaitu, penyusunan baseline merkuri di daerah, penentuan target pengurangan dan penghapusan merkuri, strategi pengurangan dan penghapusan, implementasi kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri, monitoring dan evaluasi kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri.

Rencana tindak lanjut implementasi Perpres 21 tahun 2019 yaitu, pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja pelaksanaan RAN PPM, penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis RAN PPM dan RAD PPM, pendampingan penyusunan RAD PPM, melanjutkan pengembangan teknologi pengolahan emas non merkuri (Kab. Halmahera Selatan, Pulang Pisau, Pohuwato, Aceh Jaya, Kuantan Singingi, Bombana, Kotawaringin Timur, dan Banyuwangi), pemulihan lahan terkontaminasi merkuri (Lebak dan Gunung Botak), penarikan dan penghentian penggunaan alat kesehatan bermerkuri, pengelolaan tempat penyimpanan merkuri,  pengendalian dan pemantauan emisi dan lepasan merkuri, gerakan kampanye stop merkuri (media publikasi, media sosial, dan sosialisasi).

Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang proses pembuatan draf Surat Keputusan Gubernur Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM). Saat ini juga sedang dilakukan penghimpunan data – data yang dibutuhkan terkait penyusuan RAD-PPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020.

Penulis: 
Sri Heldawati ST
Sumber: 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI

Artikel

17/07/2020 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI
29/06/2020 | Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23/06/2020 | Diskominfo
11/05/2020 | Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11/05/2020 | Dinas Kehutanan

ArtikelPer Kategori