Kejelasan Status Tanah Faktor Percepatan Investasi

Pangkalpinang – Salah satu strategi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempercepat laju investasi dengan cara memberikan kejelasan status tanah. Pasalnya keberadaan tanah merupakan bagian mendukung kemajuan investasi. Ke depan pemerintah berharap dapat mendirikan Bank Tanah untuk menginventarisir status tanah, sehingga tidak dikuasai calo.

Erzaldi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa keberadaan status tanah harus jelas. Investasi sulit masuk apabila lahan sudah dikuasai. Oleh sebab itu perlu merancang raperda tentang Bank Tanah, kemudian membuat badan layanan setingkat pelayanan terpadu yang bekerja membebaskan tanah. Namun pembebasan tanah dilakukan sebelum pembangunan infrastruktur.

“Jangan sampai pemerintah sudah membangun jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya kemudian yang membebaskan tanah para calo. Harusnya ini ditangani pemerintah daerah, sehingga tidak memberi keuntungan bagi calo,” tegas Gubernur saat paripurna tiga perda, di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (31/5/2017).

Lebih jauh ia mengatakan, jangan memberikan kesempatan calo mempermainkan harga tanah. Sebab itu akan mempengaruhi investasi. Selama ini pemerintah memacu infrastruktur, lalu setelah itu membeli tanah di sekitar lokasi pembangunan. Ini perlu ada perda Bank Tanah, melalui ini pemerintah bisa mengembangkan aset daerah.

“Potensi keuangan daerah harus digunakan dengan baik, jangan hanya untuk memperkaya pribadi. Kita harus mendahulukan kepentingan daerah secara besar,” ungkap Gubernur.

Tiga perda yang diparipurnakan yaitu Perda tentang Tata Cara Penyusunan Program Daerah, Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dan Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu. Tiga perda tersebut merupakan inisiatif DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebanyak 20 program legislasi daerah (Prolegda) diajukan dan tujuh telah selesai. Menurut Gubernur, ketika perda ini telah disahkan hendaknya dapat ditindaklanjuti dengan raperda-reperda lain. Sebab perda ini tergantung perda-perda lainnya. Perda mempercepat masuknya investasi tidak berjalan baik jika perda pendukung belum selesai.

“Pemberian insentif bagi investor tidak serta-merta mengurangi pendapatan asli daerah. Sebaliknya pemerintah harus bisa mengefektifkan pemasukan daerah. Untuk itu perlu merumuskan satu perda lagi yang mengatur mengenai lahan agar dapat mempermudah investor berinvestasi,” paparnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky/Huzari
Fotografer: 
Rizky