Kemendagri Fasilitasi RKPD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

PANGKALPINANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melakukan fasilitasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020, melalui video conference, Jumat (7/8/20).

Pada saat fasilitasi, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Insani mengatakan, Bangka Belitung sudah mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, yaitu refocusing dan penyesuaian anggaran terkait pandemi Covid-19.

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi arahan pemerintah pusat terkait pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan pemda.

Pertama, melaksanakan kegiatan penanganan  wabah Covid-19; kedua, melaksanakan program jaring pengaman sosial (social safety net); serta ketiga, melaksanakan program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak, seperti pemberian stimulus ekonomi.

"Kami juga melaksanakan beberapa kebijakan, di antaranya mereschedule kontrak pada kegiatan di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, rasionalisasi belanja perangkat daerah serta pengurangan dan penundaan belanja DABA dan hibah baik kepada lembaga non departemen, badan/lembaga/organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan ormas, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa," ungkapnya.

Terkait tema mengalami perubahan, yang semula “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan Masyarakat” menjadi “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi”.

"Sedangkan untuk prioritas pembangunan, yang semula enam prioritas, menjadi tiga prioritas. Pertama, peningkatan ekonomi masyarakat; kedua, pembangunan kesehatan; serta ketiga, pembangunan kebencanaan," ungkap Kepala Bappda Fery Insani.

Sebelumnya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni mengatakan, pelaksanaan fasilitasi merupakan amanat dari Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Menurutnya, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evauasi, pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

"Fasilitasi bertujuan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen anggaran dan menjaga legitimasi kegiatan baru dalam perubahan RKPD provinsi," pungkasnya.

Sumber: 
Bappeda
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya
Editor: 
Listya