KemenPAN dan RB Perkuat Jafung PNS

PANGKALPINANG - Percepatan kemajuan pembangunan menjadi perhatian prioritas Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Pasalnya, tahun 2030 ditargetkan Indonesia menjadi negara maju. Langkah pertama yang dilakukan yakni memperbaiki dan meningkatkan kualitas aparatur negara.

Supardiana Kabid Kebijakan Umum Formasi Jabatan Fungsional (jafung) Tertentu KemenPAN dan RB mengatakan, jumlah PNS di Indonesia sudah cukup ideal atau sekitar 4,5 juta pegawai. Jumlah ini sudah cukup berimbang dengan jumlah penduduk Indonesia. Namun permasalahan hingga saat ini, distribusi pegawai masih belum merata, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota maupun di satuan kerja perangkat daerah.

Persoalan lain, jelasnya, penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya. Contohnya pranata komputer ketika melakukan pekerjaan sehari-hari tidak menggunakan komputer. Untuk itu sangat diperlukan perencanaan penempatan pegawai dengan melihat beban kerja pegawai. Jika terdapat kekurangan pegawai, selanjutnya mengusulkan promasi perekrutan pegawai baru.

"Jika perencanaan perekrutan PNS sudah dilakukan, selanjutnya memperbaiki sistem perekrutan. Saat ini perekrutan itu sudah mulai baik, dan ke depan sistem rekruitmen menggunakan sistem komputer. Sehingga PNS yang dihasilkan mempunyai kualitas baik," jelasnya saat menyampaikan materi pada pelatihan Pembinaan Jabatan Fungsional, di Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (3/4/2013).

Birokrasi bagus membuat negara menjadi cepat maju. Ia menjelaskan, PNS merupakan bagian birokrasi tersebut. Untuk itu, agar negara cepat maju harus didukung kualitas PNS yang baik. Tahun 2030 negara Indonesia ditargetkan menjadi negara maju. Selain membutuhkan kualitas aparatur yang baik, juga harus didukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kemenpan mempunyai sembilan program percepatan. Salah satunya yakni, penataan struktur organisasi. Supardiana menambahkan, selain itu melakukan penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS secara terbuka, meningkatkan profesionalitas, pengembangan sistem elektronik pemerintah, penyederhanaan perizinan usaha, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur. Tak hanya itu, harus juga diperhatikan peningkatan kesejahteraan PNS dan efesiensi penggunaan fasilitas sarana dan prasarana.

"Dengan adanya jabatan fungsional, pegawai dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi tidak hanya menunggu perintah atasan. Saat ini kita sedang memperkuat jabatan fungsional dan akan membentuk 200 jabatan fungsional baru. Untuk jabatan fungsional sebelumnya akan dievaluasi dan dilakukan pembinaan," kata Supardiana.(hzr/adt)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari | Adit Tri Saputra
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari