Kementerian PUPR Bidik Empat Sasaran Pembangunan

Pangkalpinang – Sedikitnya terdapat empat sasaran program pembangunan infrastruktur PUPR yang harus dicapai selama periode 2015-2019. Sejumlah program ini sesuai agenda pembangunan nasional dan program Nawacita. Seluruh pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berbasis pengembangan wilayah, terutama Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Budiman Ginting Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, empat sasaran tersebut di antaranya, pertama, pembangunan 49 bendungan baru dan satu juta hektare jaringan irigasi baru untuk mendukung kedaulatan pangan. Kedua, pembangunan seribu kilometer jalan tol dan 2,650 kilometer jalan arteri baru untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan wilayah.

“Ketiga, pembangunan infrastruktur permukiman terutama pemenuhan seratus persen akses minum dan sanitasi dan menghapus permukiman kumuh. Sedangkan yang terakhir, pembangunan perumahan untuk mengejar kebutuhan penghunian rumah 7,6 juta unit,” jelasnya saat membaca sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada peringatan Hari Bakti ke-70 PU, di halaman Kantor PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (3/12/2015).

Lebih jauh ia mengatakan, seluruh pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah, terutama Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Upaya itu menjadi alat untuk meningkatkan sinergi baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan. Untuk itu, harus mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah guna mensinergikan  seluruh rencana dan mensinkronkan semua program.

“Sinergi tidak hanya infrastruktur bidang PUPR saja, tetapi juga dengan sektor lainnya. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur pelayanan dasar serta tuntutan akan kualitas infrastruktur yang lebih baik, kita pun dituntut bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat dan bertindak tepat untuk mencapai sasaran program,” kata Budiman.

Bekerja harus lebih keras. Menurutnya, semua itu untuk mencapai target pembangunan yang demikian besar dan berkualitas. Pemerintah telah menempatkan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan, karena ketersediaan infrastruktur PUPR memiliki kontribusi sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kinerja ditingkatkan agar berdaya saing dengan beberapa negara di kawasan ASEAN.

“Kita juga harus bergerak lebih cepat untuk memastikan infrastruktur berfungsi tepat waktu dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Pemerintahan Kabinet Kerja juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

Kebijakan pembangunan dilakukan untuk menggerakan perekonomian di daerah tertinggal dan mempercepat pemerataan kesejahteraan ke wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Ia menegaskan, termasuk wilayah perbatasan dan kawasan terisolir. Beberapa hari lalu telah memperingati hari ulang tahun ke 44 KORPRI yang mengamanatkan sikap integritas.

“Selain itu, perlu profesional dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas serta menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi aparatur sipil negara sebagai pemersatu bangsa,” tandasnya.

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya