Keterbatasan Infrastruktur Menghambat Realisasi Investasi

Jakarta – Permasalahan utama menghambat percepatan realisasi investasi yakni keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik. Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi menuju pembangunan berkualitas, inklusif, berbasis luas serta mengurangi ketimpangan antar golongan dan wilayah.

Demikian disampaikan Joko Widodo Presiden RI saat membuka acara puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional  (Musrenbangnas) tahun 2015, di Hotel Bidakara, Jakarta (29/4/2015).

Infrastruktur diperlukan, terutama untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, pariwisata dan industri. Ia menambahkan, ini semua untuk sasaran kelompok sosial luas dengan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.

"Pembangunan infrastruktur tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Melainkan harus menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan berkelanjutan," tambah Jokowi.

Mengacu visi misi Presiden dan Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, jelasnya, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yaitu "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas".

Mengacu tema tersebut, kata Jokowi, akhir tahun 2016 diharapkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,6 persen dengan inflasi terkendali sekitar 4,0 persen. Tingkat kemiskinan diharapkan terus menurun hingga mencapai sembilan hingga sepuluh persen, dengan tingkat pengangguran 5,2 sampai 5,5 persen. Sedangkan rasio pajak berada diangka 13,3 persen.

Tantangan pembangunan nasional tahun 2016 memberikan program-program pro-rakyat, dan benar-benar menunjukan perubahan sesuai Nawa Cita. Ia menekankan, pemerintah harus memprioritaskan pengembangan sektor pangan, kemaritiman, energi dan industri serta mendorong pertumbuhan daerah.

Selain itu memperhatikan pengembangan kawasan perbatasan, percepatan daerah tertinggal dan memprioritaskan investasi pariwisata. Ia menegaskan, hal lain yang harus diperhatikan, menyediakan infrastruktur memadai, mengembangkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ini menjadi modal utama mendorong pembangunan ekonomi nasional.

“Efisiensi anggaran dengan mempertimbangkan sektor prioritas pembangunan. Ini menjadikan semangat revolusi karakter atau revolusi mental sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan ke depan, termasuk reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Tampak hadir pada kegiatan ini Jusuf Kalla Wakil Presiden RI, jajaran menteri Kabinet Kerja antara lain, Andri Achir Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan, Puan Maharani Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain itu hadir juga Khofifah Indarparawansa Menteri Sosial, Tedjo Edhy Purdjianto Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, juga gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia serta kepala badan di tingkat pusat.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Suci Lestari
Fotografer: 
Fajrina
Editor: 
Huzari