KI Provinsi Kep. Babel FGD dengan Dishubkominfo Kab. Beltim

Manggar - Komisi Informasi Provinsi Kep. Babel melakukan kunjungan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur dalam rangka melakukan Focus group discussion (FGD) dan sosialisasi tentang peran Komisi Informasi Provinsi Kep. Babel yang baru terbentuk. Diskusi terbatas dan sosialisasi dihadiri Assisten I Setda Pemkab Kab. Beltim, Kepala Dishubkominfo Kab Beltim ini dilaksanakan di ruang rapat Dishubkominfo Kab. Beltim, Jumat (20/12).

Dalam FGD dan sosialisasi yang berlangsung akrab dan ceria ini, Ketua KI Provinsi Kep. Babel Achmad didampingi Syawaludin, (Wk. Ketua), Subardi (Anggota), Rikky Fermana (Anggota),dan H Marwan, S.Ag selaku sekretaris Diskominfo Provinsi Kep.Babel menjelaskan bahwa Peran Komisi Informasi Provinsi Kep Babel adalah menyelesaikan sengketa informasi baik melalui ajudikasi maupun mediasi sesuai dengan asas yang dianut; cepat, tepat, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam pelaksanaan FGD ini dibicarakan mengenai tugas-tugas kelembagaan, cara penyelesaian sengketa, Peran PPID, dan Pelaksanaan UU KIP di Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam menyonsong era transparan informasi.

Menurut Achmad, kehadiran UU KIP tahun 2008 merupakan suatu langkah yang maju dilakukan pemerintah guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta untuk memenuhi hak setiap warga negara akan informasi.

Lebih jauh lagi ia mengatakan bahwa setiap Badan Publik harus mampu memberikan pelayanan informasi kepada public dengan  baik, seperti menyediakan informasi yang harus ada setiap saat, informasi-informasi yang secara berkala harus disediakan sesuai dengan UU KIP serta Badan Publik harus siap melaksanakan UU KIP ini.

Sementara itu, H Marwan S.Ag, Sekretaris Diskominfo Prov. Kep Babel mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten harus segera membentuk PPID dengan Surat Keputusan Bupati dalam mendukung pelaksanaan UU KIP sesuai dengan PP No 61 Tahun 2010.

PPID untuk kab itu dibentuk dengan SK Bupati dengan Pejabat Utamanya minimal pejabat Esselon II, dan lebih baik lagi jika Sekda yang jadi PPID Utama, dan dibantu oleh Sekretaris setiap SKPD sebagai PPID pembantu, jelasnya.

Arbai, Assisten I Bidang Pemerintahan Setda Pemkab Beltim mengatakan bahwa Pemkab Kab Beltim menyambut baik kegiatan FGD dengan KI Provinsi ini, dan semoga kegiatan ini menjadi sarana komunikasi yang baik dan bisa menambah wawasan pejabat pemda (khususnya PPID, humas) tentang bagaimana melaksanakan UU KIP di Kab. Beltim dan bagaimana prosedur pelayanan informasi kepada publik yang baik sehingga transparansi informasi dapat dilaksanakan dengan lebih baik. 

Dengan diadakannya FGD ini, bisa menjadi salah satu sarana terwujudnya komunikasi diantara Komisi Informasi Prov. Kep. Babel dengan Pemerintah Kab. Beltim terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, harapnya.

Sedangkan Kasubag Humas Setda Pemkab Beltim, Febby Sandranita, mengharapkan tahun depan akan ada sosialisasi dari KI Provinsi tentang UU KIP dengan pesertanya adalah seluruh Kepala SKPD dan Pejabat PPID yang ada di Kab. Beltim, agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam melaksanakan UU KIP ini.

Dalam FGD ini juga dibicarakan mengenai pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang penanganan penyelesaian sengketa informasi yang berbeda dengan Perki sebelumnya, dimana saat ini dilakukan ajudikasi terlebih dahulu baru dilakukan mediasi. Maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait berubahan aturan tersebut. Acara FGD dan sosialisasi ini diakhiri dengan penyerahan flyer tentang UU KIP dan KI dari Ketua KI Provinsi Kep. Babel kepada Assisten I Bidang Pemerintahan Setda Pemkab Beltim. (*****)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Surianto