KID Advokasi Keterbukaan Informasi

Yogyakarta – Komisi Informasi Daerah (KID) harus mempunyai komitmen dan independen. Pasalnya komisioner ini berperan sebagai penengah atau mediator dalam menyelesaikan sengketa informasi. Selain itu, KID juga harus dapat mengadvokasi keterbukaan informasi di Bangka Belitung.

“Komisi Informasi Daerah yang ada di Bangka Belitung hendaknya dapat menampung dan menjadi sarana mempermudah masyarakat mendapatkan informasi,” kata Junaidi Thalib ketua rombongan kunjungan kerja (kunker) Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat berkunjung ke Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kantor Plaza Informasi Yogyakarta, Senin (21/10/2013).

Kunker delapan anggota komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, didampingi Latif Pribadi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Belitung. Tujuan kunker tersebut, mencari informasi tentang dasar hukum, penganggaran, sarana dan prasarana, perlengkapan sekretariat, maupun dalam menentukan calon anggota Komisi Informasi.

"Kita mencari informasi bagaimana mekanisme kerja Komisi Informasi. Karena KI DIY sudah berpengalaman tentang mekanisme kerja Komisi Informasi. Semoga informasi diterima dapat diterapkan di Bangka Belitung. Keterbukaan informasi tidak hanya sekedar informasi, tapi informasi yang dapat dinikmati seluruh masyarakat," tegasnya.

Siti Roswati Handayani Ketua KI Yogyakarta menjelaskan, ada lima komisioner Komisi Informasi Provinsi Yogyakarta, terdiri dari satu ketua, wakil dan tiga anggota. Komisi Informasi Provinsi Yogyakarta terbentuk bulan Oktober 2011, dan saat ini berkantor di Gedung Plaza Informasi, Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta.

Latar belakang komisioner Komisi Informasi, jelasnya, paling tidak harus ada sarjana hukum. Karena komisi ini mempunyai tugas menyelesaikan sengketa informasi. Tak hanya itu, Komisi Informasi juga sebagai advokasi dalam mendorong terbukaan informasi kepada masyarakat. Jadi lima komisioner tersebut mempunyai latar pendidikan berbeda-beda.

“Undang-undang mengatur atau menetapkan agar anggota Komisi Informasi ada perwakilan dari birokrasi, wakil masyarakat, akademisi sehingga lengkap. Karena lembaga informasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, namun banyak persoalan informasi lainnya,” jelasnya.

Hingga saat ini Komisi Informasi Yogyakarta belum diatur dalam peraturan daerah. Ia menambahkan, sebab dasar Komisi Informasi Yogyakarta masih diatur dalam Peraturan Gubernur. Sedangkan untuk anggaran Komisi Informasi DIY berada di pos bantuan Gubernur DIY. Selain mengenai anggaran, perlu juga dipersiapkan ruang sidang, sekretariat dengan perkantoran maupun ruang perangkat kerja yang ideal bagi Komisi Informasi.

"Komisi Informasi sebagai peradilan tingkat pertama, sehingga paling tidak harus ada ruang mediasi sebagai ruang peradilan,” jelasnya.(adit)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Adi Tri Saputra
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Surianto