KID Babel Bertekad Wujudkan Standar Layanan Informasi

Pangkalpinang - Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mewujudkan standar pelayanan informasi. Diharapkan dengan adanya standar tersebut dapat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi. Selain itu KID dapat menyelesaikan sengketa informasi sesuai standar pelayanan.

Latip Pribadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, untuk mendukung KID di Bangka Belitung, pemerintah provinsi menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebab PPID sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja di KID. Untuk itu, diharapkan KID dapat bersinergi dalam melaksanakan tugasnya.

"Dengan adanya pejabat KID dari Jawa Timur ini, diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan KID di Bangka Belitung," kata Latip saat acara Focus Group Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi Publik dengan tema Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Kantor KID Bangka Belitung, Jalan Girimaya, Pangkalpinang, Jumat (25/4/2014).

Sementara Joko Ketua KID Jawa Timur menjelaskan, keberadaan KID sangat dibutuhkan. Namun untuk menunjukan eksistensi KID sangat dibutuhkan standar layanan informasi. Sebab jika sudah ada standar layanan akan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tak hanya itu, instansi seperti inspektorat, BPK dan lembaga audit lainnya juga dapat lebih mudah menjalankan tugasnya.

"Namun untuk menjalankan semua itu, diperlukan perangkat pendukung memadai. Jika semua perangkat tersebut dilengkapi, maka undang-undang keterbukaan publik dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Untuk saat ini, jelas Joko, standar operasi pelayanan KID Jawa Timur telah dicontoh oleh berbagai lembaga. Namun persoalan yang dihadapi yaitu kesulitan melakukan sosialisasi mengenai undang-undang keterbukaan publik, terutama kepada PPID di lingkungan badan publik. Sebab, setiap KID melaksanakan sosialisasi selalu datang pejabat berbeda, dan pejabat tersebut tidak begitu memahami mengenai Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Jika hal tersebut berlarut-larut tidak akan efektif, anggaran habis namun sasaran tak tercapai. Mengantisipasi persoalan ini, kami membuat film dan CD film tersebut dibagikan. Harapan kita, dengan menonton film tersebut dapat mengerti mengenai pentingnya undang-undang keterbukaan publik," jelasnya.

Hal senada dikatakan Ahmad Ketua KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia menjelaskan, sementara ini KID Bangka Belitung belum menpunyai sekretariat yang memadai. Sehingga pelayanan terkait keterbukaan informasi juga belum maksimal. Namun KID berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar masyarakat mendapatkan informasi dibutuhkan.

"Kita terus berbenah melakukan penguatan kelembagaan KID Bangka Belitung," tegasnya.(hzr/rf)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari | Rizky
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Huzari