KID Babel Mendorong Keterbukaan Informasi

Pangkalpinang – Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen mengawal terlaksananya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasalnya informasi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Jika terdapat lembaga publik menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui masyarakat, KID Bangka Belitung siap membantu untuk mendapatkan informasi tersebut.

Ahmad Ketua Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008, salah satu tugas komisi informasi yakni membuat standar pelayanan informasi publik. Selain itu KID juga menerima, memeriksa, mengalihkan dan memutuskan sengketa informasi publik antara pemohon dengan badan publik.

“Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, KID dapat memanggil para pihak terkait untuk diminta keterangan,” jelasnya saat jumpa pers di Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (21/4/2014).

Setiap badan publik diwajibkan menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat. Ia menambahkan, sehingga semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat terlayani. Kendati demikian, tidak semua informasi dapat diakses masyarakat. Pasalnya ada beberapa informasi yang dikecualikan untuk diketahui masyarakat.

"Selama suatu lembaga mengelola dana APBD, APBN dan dana publik, maka lembaga tersebut termasuk badan publik dan harus memberi laporan pengelolaan anggaran kepada publik," kata Ahmad.

Sementara ini KID Bangka Belitung masih melakukan penguatan kelembagaan. Lebih jauh Subardi anggota komisioner KID Bangka Belitung mengatakan, selain itu KID juga membantu mendorong masyarakat mendapatkan hak-hak dasar untuk memperoleh atau mendapatkan informasi publik. Seharusnya pertanggungjawaban dari badan publik dilaporkan secara berkala dan secara serta merta kepada publik.

“Lembaga publik juga harus melakukan pengelolaan informasi yang harus tersedia setiap saat. Secara subtansi, Undang-Undang No 14 Tahun 2008 mengamanatkan agar badan publik harus transparan. Semangat ini tidak hanya menjadi semangat kita saja, tetapi hendaknya dapat menjadi semangat publik,” tegasnya.(rf/adt)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Adi Tri Saputra
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Huzari